Hemat Sani-sini, Pemerintah Kencangkan Ikat Pinggang

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah sedang mengencangkan ikat pinggang. Penghematan dilakukan di sana-sini. Mulai dari menerapkan Work from Home (WFH) setiap Jumat, refocusing anggaran, sampai mengurangi jatah Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, kebijakan-kebijakan tersebut bisa menghemat anggaran hingga Rp 263,4 triliun. Airlangga kemudian merincikan satu per satu hasil penghematan tersebut.

Dari kebijakan WFH, bisa menghemat APBN hingga Rp 6,2 triliun. Hal ini berasal dari efisiensi pada pagu kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Sementara, total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi bisa dihemat Rp 59 triliun," terang Airlangga, dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026) malam. 

Kebijakan WFH bukan hanya berlaku bagi Apatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga pekerja swasta. Kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Aturan teknisnya dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan.

Dari refocusing anggaran, bisa menghemat APBN antara Rp 121,2 triliun sampai Rp 130,2 triliun. Refocusing dilakukan dengan pengalihan anggaran dari belanja kurang prioritas ke belanja produktif yang langsung berdampak ke masyarakat.

Baca juga : Dijamu Presiden Lee Di Blue House, Prabowo Bahas Ketahanan Energi

Airlangga menerangkan, contoh belanja yang kurang prioritas berupa anggaran rapat, perjalanan dinas, atau kegiatan seremonial. Sementara, belanja produktif misalnya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera.

"Pemerintah juga mendorong percepatan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan penajaman belanja melalui optimalisasi belanja. Prioritis dan refocusing anggaran belanja dalam range Rp 121,2 triliun sampai Rp 130,2 triliun," terang Airlangga.

Sementara, dari pengurangan jatah MBG, penghematannya bisa mencapai Rp 20 triliun. Dalam teknisnya, MBG untuk anak sekolah kini menjadi 5 hari dalam sepekan, Senin-Jumat. MBG 6 hari hanya diberikan kepada daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi.

“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” terang Airlangga.

Ada pula penghematan dari BBM fosil dan subsidi biodiesel yang diperkirakan mencapai Rp 48 triliun. Airlangga menyebut, PT Pertamina siap mengimplementasikan blending yang berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter. Untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran, Pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan.

Baca juga : Kunjungi Kediaman Jokowi Di Solo, Dubes Iran Dijamu Gudeg Dan Opor Ayam

Dalam pelaksanaan penghematan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menginstruksikan ke seluruh kepala daerah untuk menekan jumlah perjalanan dinas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam surat edaran tersebut, kepala daerah diminta mengurangi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan luar negeri sampai 70 persen. Frekuensi perjalanan dan jumlah peserta yang ikut dalam rombongan juga dibatasi.

Tito juga meminta penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen. Pemda dianjurkan beralih ke kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda, atau moda transportasi ramah lingkungan lainnya.

Berbagai kegiatan seperti rapat, bimbingan teknis, seminar, dan konferensi dilaksanakan secara daring atau hybrid. Tito berpesan agar kepala daerah mengawasi perubahan budaya kerja tersebut, khususnya dalam rangka efisiensi energi.

Bagi ASN yang menjalankan WFH, diwajibkan memastikan seluruh perangkat elektronik di kantor dimatikan, termasuk lampu dan pendingin ruangan, serta mencabut kabel dari sumber listrik demi keamanan dan penghematan energi.

Baca juga : Indonesia Tetap Seksi di Tengah Gejolak Global

Efisiensi anggaran juga menyentuh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan, pihaknya membuka opsi efisiensi anggaran sebagai bagian dari langkah penyesuaian.

Basuki menegaskan, efisiensi bukan hanya dilakukan Otorita IKN, tetapi juga menjadi langkah yang perlu dilakukan seluruh lembaga negara dalam menghadapi tekanan global. "Saya kira itu policy (kebijakan) umum. Jadi untuk kita, selain ada WFH misalnya, ada penghematan listrik, ada yang lain-lain," terangnya.

Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, APBN 2026 tetap sehat. Meski harga minyak dunia sudah berada di atas 100 dolar AS per barel, defisit APBN akan tetap terkendali.

Purbaya pun berharap, masyarakat tidak khawatir. Pemerintah masih memiliki ruang untuk memberi bantalan ekonomi guna menghadapi gejolak perekonomian dunia.

"Kami kendalikan semunya dengan baik, dan kami sudah hitung semuanya sampai akhir tahun," terang Bendahara Negara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.