Jokowi Dorong Sistem Digital Di Pertanahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan program digitalisasi pelayanan pertanahan. Ditargetkan, tahun ini bisa mengeluarkan 10 juta sertipikat tanah.

Menanggapi itu, Presiden Jokowi mendukung digitalisasi pertahanan. pasalnya, pelayanan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) masih jadul. Kalau saja, sistem itu diubah, maka kinerja pemerintah bisa lebih maksimal lagi.

Karena itu, Jokowi meminta Kementerian ATR segera menggunakan sistem layanan berbasis digital untuk urusan peryanahan. “Saya minta tahun ini bisa dimulai sistem layanan berbasis digital di Kementerian ATR/ BPN,” kata Jokowi, di Istana Jakarta, kemarin.

Baca juga : DPR Godok RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Jokowi menginginkan semua berkas atau dokumen pertanahan ditransformasikan dalam format digital dan tidak lagi melayani masyarakat secara manual. Calon presiden 01 ini meyakini tidak sulit mentransformasikan dokumen tersebut, serta tidak menghabiskan banyak anggaran.

Justru penerapan sistem layanan berbasis digital menghasilkan data pertanahan yang akurat dan aman. “Ini memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Jokowi juga meminta ATR/ BPN membangun sistem manajemen SDM yang baik. Mulai dari tahap rekrutmen, upgrading, pola karir, sistem penilaian berbasis kinerja, berbasis kompetensi serta pemberian reward punishment. Dia menyebut, semua negara di dunia sudah menerapkan sistem layanan berbasis digital. Bila Indonesia, tidak segera mengaplikasikan sistem tersebut maka akan tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam pelayanan pertanahan. “Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Itu kunci dalam segala hal kita harus cepat,” tegasnya.

Baca juga : Cak Imin Dinasehati Hasto

Mantan Wali Kota Solo ini berharap, penerapan sistem layanan berbasis digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan pertanahan. Tetapi juga menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.

“Pelayanan digital diharapkan mampu meningkatkan ease of doing business (EODB) menjadi peringkat lebih baik. Karena urusan sertipikat juga jadi penilaian EODB,” jelasnya.

Berskala Internasional Sementara Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil siap hijrah menggunakan sistem digitalisasi dalam pelayanan pertanahan. “Tahun ini kita memang memfokuskan untuk program digitalisasi pelayanan pertanahan. Dengan begitu bisa menambah kebiasaan masyarakat,” kata Sofyan.

Baca juga : Keren, Bandara Soetta Sediakan Digitalisasi Layanan Bus

Tak hanya digitalisasi pelayanan, Sofyan bercerita tentang impiannya untuk menjadikan Kementeriannya sebagai institusi pengelola pertanahan dan tata ruang berskala internasional pada tahun 2025. Namun hal itu bisa dicapai dengan bekerja keras dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. “Sebagai institusi pelayanan pertanahan, pada tahun 2025 nanti kota harus berstandar in- ternasional,” jelasnya.

Saat ini, diakuinya, sistem pelayanan yang digunakan oleh Kementerian ATR/BPN memang masih kalah jika dibandingkan dengan beberapa negara. “Sistem pelayanan kita masih jauh jika dibandingkan dengan Korea Selatan, Taiwan dan Australia. Kalau kita tidak mengubah sistem menjadi digitalisasi, maka pembangunan akan terhambat,” ungkapnya.

Sofyan juga mengakui digitalisasi bisa meningkatkan pelayanan sertipikat tanah. Ia yakin bisa melampaui target yang sudah ditetapkan oleh Jokowi. “Presiden Jokowi menargetkan PTSL tahun ini bisa mengeluarkan 9 juta sertipikat, tapi dengan digitalisasi bisa mencapai 10 juta sertipikat,” tegas Sofyan. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.