Zulhas Buka Ruang Dialog untuk Pembangunan Papua Berkelanjutan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan komitmen Pemerintah untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya dalam menentukan arah pembangunan Papua. Pembangunan harus menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kekayaan alam tanah dan laut Papua.

Komitmen tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat meresmikan PAPEDA Summit 2026 bertema Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (2/9/2026).

Forum tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, 56 mitra pembangunan, serta lembaga donor.

Zulkifli yang akrab disapa Zulhas mengatakan, pembangunan Papua membutuhkan komunikasi dan kerja bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat adat, mitra pembangunan, serta seluruh pemangku kepentingan.

Dia menegaskan siap memfasilitasi dialog untuk mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan di Papua.

“Saya bersedia berdialog, berkomunikasi, dan memfasilitasi. Kita ingin Papua maju dan Papua penuh damai. PAPEDA Summit harus menjadi ruang untuk kita bicara bersama tentang apa yang benar-benar dibutuhkan Papua dan apa yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat untuk mempercepatnya,” ujar Zulhas.

Baca juga : Zulhas Dapat Ucapan Ultah Dari Prabowo, Bahlil Tertawa Disebut Ganteng

Menurut dia, Pemerintah harus mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Karena itu, Zulhas mengaku hampir setiap bulan datang ke Papua untuk memantau perkembangan pelaksanaan berbagai program Pemerintah.

Dia menilai kebijakan pembangunan Papua tidak bisa disamaratakan. Setiap wilayah memiliki persoalan, karakteristik, serta potensi yang berbeda.

Salah satu perhatian Pemerintah adalah memastikan masyarakat Papua mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Zulhas tidak ingin masyarakat di wilayah timur Indonesia harus membayar bahan pangan lebih mahal akibat persoalan konektivitas dan distribusi.

“Tugas kita mengawal pangan. Jangan sampai masyarakat Papua harus membayar pangan lebih mahal,” tegasnya.

Untuk itu, Pemerintah mengembangkan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Papua Selatan. Pengembangan kawasan tersebut melibatkan masyarakat lokal dengan tetap menjaga kawasan hutan dan wilayah masyarakat adat.

Harapannya, kebutuhan pangan masyarakat Papua ke depan dapat semakin banyak diproduksi dan dipenuhi dari wilayah Papua sendiri.

Baca juga : Zulhas Perketat Pengawasan Tata Kelola Program MBG

Selain persoalan pangan, Zulhas juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan nelayan. Menurutnya, kelompok nelayan masih menjadi salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan keberpihakan melalui penguatan ekosistem usaha.

“Nelayan kita paling tertinggal, nilai tukarnya hanya 103 termasuk dalam desil 1 hingga 2. Artinya, jika tidak diberi bantuan sosial mereka tidak bisa makan,” ujar Zulhas.

Pemerintah, kata dia, tengah membangun Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya di Biak. Melalui ekosistem usaha yang lebih kuat, Pemerintah menargetkan nilai tukar nelayan dapat meningkat menjadi 120 pada 2027.

Zulhas yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menyinggung dana lingkungan hidup yang saat ini mencapai sekitar Rp22 triliun.

Dia mengatakan tengah melakukan pembenahan agar dana tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

“Tidak boleh dana tersendat karena aturan sehingga ujung-ujungnya rapat-rapat yang tidak perlu. Dana lingkungan hidup harus segera dapat dimanfaatkan untuk merawat lingkungan hidup dan merawat masyarakat di sekitar kawasan termasuk wilayah Papua,” tegasnya.

Baca juga : 455 SPPG Ditutup Permanen, Zulhas Perketat Pengawasan Tata Kelola MBG

Zulhas menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan Papua. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program Pemerintah.

Salah satunya melalui Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP). Menurut Zulhas, lembaga tersebut perlu terus diperkuat melalui koordinasi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seluruh program pembangunan, lanjutnya, harus memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan kekayaan alam dan potensi besar Papua benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

“Papua memiliki kekayaan alam dan potensi yang luar biasa. Tetapi ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar potensi itu dapat kita kelola. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua,” pungkas Zulhas. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.