Mentan Akui Ada Defisit Pangan Di Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berupaya memperbaiki jalur distribusi bahan pangan dengan bekerja sama antar kementerian untuk menyalurkan pangan dari daerah surplus, ke daerah yang minim produksinya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo  mengatakan, perbaikan jalur harus dilakukan cepat agar distribusi berjalan dengan lancar dengan mengidentifikasi dan melakukan pemetaan wilayah agar tidak ada wilayah yang mengalami defisit pangan.

"Ini perintah Bapak Presiden supaya kita semua kementerian bekerja sama menutup defisit. Artinya, tidak ada lockdown, tidak ada isolasi, tidak melakukan penguncian dan tidak membuat rintangan terhadap distribusi pangan," kata Syahrul di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis. (30/04).

Baca juga : Distribusi Saat Panen Raya Tak Merata, 7 Provinsi Defisit Beras

Mentan menjelaskan, perbaikan distribusi dilakukan antara Kementerian Pertanian, Bulog dan Kementerian Perdagangan, sebagai upaya memastikan 11 kebutuhan bahan pokok nasional dalam kondisi aman dan terkendali.

Komoditas tersebut, antara lain beras, daging sapi dan ayam, minyak goreng, telur, bawang putih, bawang merah, aneka cabai dan gula.

"Semuanya tidak ada yang kurang karena pemerintah sudah menghitung neraca stok pangan yang ada. Adanya PSBB dan lockdown beberapa negara memang berpengaruh, namun kami menjamin stoknya aman," kata Mentan.

Baca juga : Akad Nikah Di KUA Dibuka Lagi, 8 Pasangan Per Hari

Mentan juga meminta masyarakat bersikap tenang dengan tidak melakukan panic buying yang bisa menimbulkan gejolak pangan. Begitu juga dengan para pedagang agar tidak memanfaatkan situasi ini menjadi kisruh dengan menaikkan harga.

Meski demikian, Syahrul membenarkan pernyataan Presiden terkait adanya sejumlah provinsi yang mengalami defisit stok.

Kementan mencatat sampai April ini, ada beberapa provinsi yang mengalami defisit produksi. Salah satunya, Kalimantan Tengah mengalami minus di atas 10 persen.

Baca juga : Mendag Permudah Impor

Kemudian ada dua provinsi yang defisitnya sampai 25 persen, yakni Bali dan Kalimantan Barat, sedangkan sisanya, yakni Sumatera Utara dan Riau mengalami defisit di bawah 25 persen.

"Setelah kita intervensi, komoditas-komoditas dari daerah yang surplus itu kita alihkan, lalu masuk ke daerah yang defisit. Hasilnya ada sekitar 28 provinsi yang saat ini dalam kendali. Walaupun 2 di antaranya, yaitu Kalimantan Utara dan Maluku perlu mendapat perhatian lebih," kata Mentan. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.