PSBB Nggak Ngefek, Jokowi Soroti Manajemen Pengendalian Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diterapkan di 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota.

Kabupaten/kota yang tidak menerapkan PSBB, tapi berhasil menurunkan jumlah kasus Covid-19, juga ikut dievaluasi.

 "Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detil," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) Mengenai Evaluasi Pelaksanaan lewat video konferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5).

Merujuk pada data kasus baru sebelum dan sesudah dilakukannya PSBB, Jokowi menyebutkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut bervariasi di setiap daerah.

Baca juga : Jokowi Minta Kepulangan Pekerja Migran Dikawal Sampai Daerah

Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten, namun tidak drastis. Ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun, tetapi belum konsisten dan masih fluktuatif.

Daerah lain, bahkan tak memperlihatkan efek dari penerapan PSBB. Jumlah kasus Covid-19 di wilayah tersebut, tak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. "Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi, ada apa, kenapa?" tanya Presiden.

Jokowi melanjutkan, dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB. Yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Barat. Sementara 7 provinsi lainnya, masih non-PSBB.

Jokowi pun meminta untuk membandingkan laju kasus di daerah PSBB dengan yang non-PSBB.

Baca juga : Cegah Corona, Kemenhub Matangkan Aturan Pengendalian Transportasi

"Karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat, yang disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," ujar Jokowi.

Manajemen pengendalian PSBB juga menjadi sorotan Jokowi. Ia berharap para kepala daerah tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Jokowi pun mencontohkan Jabodetabek, sebuah kawasan besar yang saling terkait namun terdiri dari 3 provinsi.

Pengaturan mobilitas sosial untuk daerah seperti ini harus dilakukan secara terpadu dan lebih baik.

Kepala Negara juga memaparkan data Gugus Tugas, bahwa 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jawa. Demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga ada di Pulau.Jawa.

Baca juga : Jokowi Janjikan Pangan Murah

"Untuk itu, saya minta Gugus Tugas agar pengendalian Covid-19 di 5 provinsi  Pulau Jawa ini, betul-betul dilakukan secara efektif. Terutama, dalam waktu 2 minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai  Lebaran. Itu harus betul-betul kita gunakan," perintah Jokowi.

Terakhir, soal rencana pelonggaran untuk PSBB, Jokowi meminta agar semuanya didasarkan pada data-data lapangan. Agar keputusan yang diambil tidak meleset. "Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," ujar Jokowi mewanti-wanti. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.