KLHK Perkuat KPH Cegah Karhutla Tapak

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dipimpin Siti Nurbaya Bakar terus melakukan koordinasi dengan kepala daerah dan stakeholder terkait dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di masa pandemi.

Kali ini, KLHK menggelar rapat virtual Bersama Gubernur Kalimantan Barat dan seluruh pemangku kepentingan, pada Selasa (12/05). 

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono menyampaikan, bahwa telah dilaksanakan analisis berbasis peta terhadap perkembangam karhutla sepanjang 5 tahun terakhir di wilayah Kalbar.  

Analisis data dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengedalian karhutla di wilayah yang rawan kebakaran hutan. 

“Sebagai salah satu provinsi rawan, Kalbar akan dijadikan sebagai pilot project desain implementasi pencegahan karhutla berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).  Diharapkan, bisa  menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak,” kata Bambang, Rabu (13/05)

Secara teknis, kelembagaan KPH sudah ditetapkan Gubernur melalui pembangunan resort sebagai unit pengelolaan terkecil di bawah naungan KPH. 

Lembaga ini akan dilengkapi dengan penguatan personil, pengadaan sarana dan prasarana di tingkat resor, dan anggaran untuk pencegahan karhutla di tingkat tapak. 

Baca juga : Gempa Berkekuatan 3 SR Guncang Kabupaten Tapanuli Utara

KPH kata Bambang, selain sebagai mediator, fasilitator dan simpul negosiasi, juga melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, serta bersama-sama mencegah Karhutla. 

Tak hanya itu, integrasi sejumlah program dan instansi terkait pencegahan karhutla yang bergerak bersama masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam antisipasi pencegahan Karhutla.

Dengan dukungan Gubernur, personil di tingkat resor merupakan sinergi Brigade Pengendalian Karhutla KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/ IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, Babinkam Timbmas (Polri), Babinsa (TNI), Perangkat Desa, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan melakukan upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak.
    
Provinsi Kalbar saat ini mempunyai 14 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta ha, dari anggaran APBD. 

KPH produksi kubu raya sendiri mempunyai luas wilayah kerja 317.403 Ha, yang kelembagaannya telah terbentuk sejak tahun 2017. 

Targetkan 159 Desa Mandiri di 2020

Sementara, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi karhutla berbasis tapak. 

Menurutnya, Kalbar sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi karhutla.
 
“Kami sudah merancang untuk membangun 60 resor KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari karhutla”, ucap Sutarmidji. 

Baca juga : KLHK Perkuat Tim Pengendalian Karhutla Saat Pandemi

Menurutnya, Pemprov Kalbar menargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020. Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalbar.

Soal SDM yang bekerja di KPH, Sutarmidji akan menempatkan tenaga profesional dan kompeten bidang kehutanan yang berasal dari lulusan fakultas kehutanan. 

Ia juga mengusulkan kepada KLHK untuk dapat bersinergi dengan Kementerian Ristek Dikti, agar mahasiswa dari jurusan kehutanan dapat magang atau bekerja di resor KPH selama waktu tertentu sebagai pengganti tugas akhir skripsi di kampusnya.

Dalam rapat virtual ini, Sutarmidji berharap, melalui KPH seluruh potensi yang ada, seperti tanaman buah, tanaman obat dan sumber pangan, akan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur  Rahmad menyatakan personilnya siap membantu pelaksanaan di lapangan. 

Menurutnya,  Satgas Karhutla Kodam Tanjungpura sampai hari ini telah memadamkan titik api sebanyak 879 titik dengan luasan areal 130 hektar. Kondisi ini mengalami penurunan yang signifikan jika bandingkan dengan karhutla tahun 2019. 

“Kita berharap mudah-mudahan dengan program yang ada di tambah dengan pembentukan resor di unit-unit KPH bisa menekan lagi tingkat karhutla yang terjadi,”harapnya. 

Baca juga : KLHK Perkuat Tim SAR Bencana Saat Pandemi

Begitu juga dengan Wakapolda Kalbar Brigjen, Imam Sugianto menyatakan, kesiapan mendukung program KLHK dan Gubernur Kalbar, utamanya dalam upaya pengendalian karhutla, baik dari aspek pencegahan, pemadaman dan penegakan hukum. 

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) musim kemarau tahun 2020 secara umum normal, namun di beberapa wilayah diprediksi lebih kering dari musim kemarau tahun 2019. 

Puncak musim kemarau di daerah Rawan Karhutla di Pulau Sumatera seperti Riau, Jambi dan Sumatera Selatan diprakirakan akan mengalami lebih awal yaitu mulai Mei 2020, sedangkan untuk Pulau Kalimantan, Juli 2020.

Untuk itu, Bambang mengimbau untuk terus melakukan komunikasi yang intensif dalam kaitan pencegahan karhutla, sehingga dengan komunikasi yang baik dan kerja bersama, karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin. 

“Saya berharap ke depan sinergi penguatan resor KPH dan Desa mandiri dapat menjadi kekuatan bersama mencegah karhutla,” pungkasnya.

Dalam rapat virtual tersebut, turut hadir Pangdam XII/Tanjungpura, Wakapolda Kalbar, Walikota/Bupati se-Kalbar, OPD Provinsi Kalimantan Barat, KPH dan UPT KLHK se-Kalbar serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). [FIK]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.