Lelang Dipercepat, Program Infrastruktur Lekas Tercapai

RM.id  Rakyat Merdeka - Program infrastruktur kerakyatan terus dikebut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Basuki Hadimuljono optimis sebagian besar sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) bidang Infrastruktur kerakyatan akan tercapai.

Menurut hasil evaluasi Bappenas terhadap 21 sasaran pokok RPJMN 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, hasilnya sebanyak 9 program masuk kategori tercapai (on track), 8 program perlu kerja keras dan 4 program sulit tercapai. “Evaluasi ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dan tidak ada perubahan dalam RPJMN 2015-2019,” katanya.

Alumni jebolan UGM ini optimis untuk sasaran on track dan kerja keras bisa tercapai pada tahun ini. Sejumlah strategi dan upaya dilakukan mulai dari pemprograman hingga pelaksanaan. Dalam melakukan pemprograman difokuskan pada infrastruktur yang menjadi prioritas strategis nasional dengan tidak melupakan pembangunan infrastruktur kerakyatan.

Baca juga : KPK : Pelaksanaan Infrastruktur Paling Rawan Korupsi

Kemudian, PUPR juga melakukan pelelangan dini sehingga mempercepat tahapan pelaksanaannya. ”Kami terus monitor. Bahkan Presiden mengecek progres proyek infrastruktur tidak satu atau dua kali. Kalau dua kali berarti Menterinya harus 4 kali, Dirjennya harus lebih sering lagi. Pekerjaan juga dilakukan menggunakan 2 shift kerja seminggu sehingga proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu,” jelasnya.

Dengan tuntutan masyarakat yang tinggi serta anggaran yang diamanahkan kepada PUPR, kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi juga ditingkatkan melalui program percepatan sertifikasi pekerja konstruksi. “Mempercepat bukan berarti mempermudah. Hal ini juga menjalankan amanah Undang Undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Di mana setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja,” jelasnya.

Sedangkan sembilan sasaran yang ditargetkan tercapai yakni pembangunan jalan dan jembatan termasuk jalan tol, bendungan, irigasi, kawasan permukiman baru/kota baru, rehabilitasi irigasi, pelatihan konstruksi, dan sertifikasi konstruksi. Kemudian delapan sasaran yang dapat tercapai dengan kerja keras yakni kemantapan jalan, irigasi tambak, air baku, air irigasi dari bendungan, tampungan air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh.

Baca juga : PLN Siapin Dana 80 T

“Pembangunan yang akan tercapai adalah pembangunan jalan baru termasuk jalan perbatasan di Kalimantan, NTT dan Papua. Untuk jalan tol dari target 1.000 Km, saat ini sudah terbangun 782 Km dan tahun 2019 akan bertambah menjadi total 1.852 Km,” ujarnya.

Kemudian pembangunan bendungan dari target 65 bendungan, saat ini progresnya yakni 55 on going. Di mana 14 bendungan diantaranya sudah selesai dan 10 bendungan akan dilelang tahun ini. “Pembangunan 1 juta hektare jaringan irigasi baru dan ada yang sudah selesai rehabilitasi 3 juta hektare jaringan irigasi, Insya Allah akan tercapai,” katanya.

Sementara empat sasaran yang akan sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR dan penyediaan hunian layak. “Kementerian PUPR bukan melakukan flood control saja namun flood management yang mencakup penanganan terpadu dari hulu sampai ke hilir. Sebagai contoh banjir di Sungai Jeneberang akibat tanaman jagung di lereng kawasan hulu tanpa menggunakan terasering. Sehingga tanah mudah erosi,” jelasnya. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.