Mimpi Ibu Kota Baru Belum Wassalam

 Sebelumnya 
Kata Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, banyak investor kesengsem ingin ikut proyek ini. Kendati Sri Mulyani belum memberikan ketegasan, namun anggota Banggar DPR, Didik Mukrianto masih melihat ada keinginan pemerintah tetap melanjutkan proyek IKN.

Saat ditanya apakah anggaran IKN sudah tertulis jelas dalam RAPBN 2021 yang diserahkan pemerintah ke DPR? Didik tak mau menyebut angkanya. Secara prosedural, kata dia, RAPBN 2021 yang diserahkan pemerintah akan dibahas di masing-masing komisi. Soal anggaran IKN akan dibahas di Komisi V DPR. Namun berapa banyak yang dianggarkan, Didik mengaku belum tahu pastinya. Ia berharap pemerintah memikirkan ulang melanjutkan proyek IKN.

Kata dia, kondisi keuangan negara saat ini sedang tertekan karena pandemi. Keadaan pun sedang darurat. Terlihat dari pemerintah akhirnya menerbitkan Perppu Penanganan Corona. Dalam kondisi ini yang dibutuhkan adalah penanganan kesehatan dan keselamatan. “Sangat tidak masuk akal bila mengalokasikan anggaran yang bukan untuk penanganan Covid19,” kata Didik ke pada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Hari Ini, Selandia Baru Umumkan 2 Kasus Baru

Polisi Partai Demokrat ini menilai pembagunan IKN belum terlalu urgen. Pemerintahan masih bisa berjalan dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada.

Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah fokus pemulihan ekonomi dan sosial. Banyak rakyat yang kena PHK belum kebagian bantuan sosial. “Ke depan bukan hanya proyek ibu kota yang harus ditunda dulu. Semua proyek mercusuar pembangunan infra struktur mestinya ditunda dulu,” ungkapnya.

Terkait kajian apakah pembangunan IKN bisa menggerakkan ekonomi, dia bilang, dalam kondisi normal apa yang disampaikan Bappenas ini bisa jadi diskursus. “Tapi dalam kondisi sekarang, sepertinya jauh panggang dari api,” ujarnya.

Baca juga : Sst...Messi Mulai Nego Kontrak Baru di Barcelona

Anggota Banggar dari PKS, Nasir Djamil menilai keputusan soal proyek IKN masih tarik ulur. Dia bilang, Banggar DPR akan memulai membahas topik ini dengan Menko Perekonomian, hari ini. Kepastian apakah proyek berlanjut atau ditunda tergantung hasil rapat di DPR.

“Saya sendiri berpandangan sebaiknya ditunda. Karena saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Pembangunan ibu kota tidak urgen. Pendapatan pajak kita tidak sesuai harapan. Sementara kebutuhan belanja kita besar,” papar Nasir kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, alasan paling mendasar, logis dan masuk akal adalah menunda proyek ini. Karena sekarang negara sedang tidak punya duit. Soal kajian bahwa proyek ini bisa menggerakkan ekonomi, politisi PKS ini tak terlalu percaya.

Baca juga : Ibu Kota Baru Roboh Sebelum Dibangun

“Itukan asumsi dan prediksi dalam kondisi normal. Kalau dalam pandemi kan belum pasti. Jadi menurut saya, sebaiknya fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Jangan terlalu berambisi,” ucapnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.