Pandemi Virus Corona Mengancam Keamanan

RM.id  Rakyat Merdeka - Para pensiunan Jenderal TNI Angkatan Darat (AD) mengingatkan pemerintah tentang adanya ancaman pertahanan dan keamanan negara.

Ancaman itu muncul akibat pola penanganan Virus Corona (Covid-19) yang tidak terstruktur, tidak sistematis dan kebijakannya cenderung tumpang tindih.

Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sudah sedemikian buruk. Atas kondisi ini, beragam langkah telah ditempuh pemerintah.

Di antaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dan lain sebagainya. Berbagai upaya pembatasan tersebut tentunya memiliki implikasi bagi negara.

“Pembatasan-pembatasan ini berpengaruh terhadap ekonomi, penurunan pendapatan negara. Banyak negara mengalami resesi akibat ini. Belum lagi persoalan sosial dan keamanan. Yang paling dikhawatirkan kalau mengganggu sistem ketahanan kita,” kata Kiki di acara Webinar PPAD ke-2,

Baca juga : Nih, Tips Cegah Penyebaran Virus Corona di Tempat Kerja

“Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Keamanan Nasional”, di Jakarta. Salah satu ketahanan negara yang rawan terancam, menurut Kiki, adalah ketahanan pangan.

Sampai saat ini ketahanan pangan Indonesia belum terlalu kuat. Buktinya hampir setiap tahun negeri ini harus mengimpor beras.

Namun di masa pandemi Covid-19, negara-negara yang kerap mengekspor beras ke Indonesia, sudah menghentikan kebijakan tersebut. Lantaran saat ini mereka juga butuh pangan.

“Kondisi itu memunculkan potensi krisis pangan. Krisis pangan jika tidak ada jalan keluarnya yang akan menimbulkan krisis politik dan pertahanan,” ucapnya.

Di acara yang sama, Ketua Badan Pengkajian PPAD Letjen (Purn) Bambang Darmono menambahkan, pandemi Covid19 saat ini tak hanya merusak kesehatan dan ekonomi.

Baca juga : Pencegahan Penggudulan Hutan Perlu Dukungan Industri Kelapa Sawit

Tapi juga sudah mengancam tatanan sosial, pertahanan dan keamanan nasional.

“Dalam konteks Indonesia, sampai hari ini (penanganan pandemi Covid-19) masih kedodoran. Antisipasi awalnya masih sangat rendah. Kita masih mengkonfrontasikan antara kesehatan masyarakat dan recovery ekonomi,” kata Bambang.

Menurut dia, buruknya kondisi penanganan pandemi Covid19 salah satunya terjadi lantaran respons pemerintah kurang cepat dan kurang tepat.

Apalagi, pemerintah saat ini tidak memiliki grand strategy keamanan nasional (kamnas). Akibatnya, penanganan pandemi yang dilakukan tidak terstruktur, tidak sistematis dan kebijakannya cenderung tumpang tindih.

Karena itu, output kebijakannya banyak menimbulkan penolakan di daerah. Bambang juga mengatakan, pandemi Covid-19 baru bisa dihadapi dengan konsep keamanan nasional yang bersifat sistemik, integratif dan komprehensif.

Baca juga : Pengambilan Klaim JHT Di BPJS Ketenagakerjaan Melonjak

Jika tidak, tentu akan sulit menghadapi ataupun mengatasi pandemi yang sudah merusak banyak sendi kehidupan masyarakat ini.

“Konsep keamanan nasional Indonesia seharusnya dikembangkan berdasarkan pada kehendak konstitusi yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,’” ucapnya.

Menurut dia, saat ini manajemen keamanan nasional telah absen dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa yang belakangan ini terjadi.

Indonesia tidak memiliki instrumen khusus tentang keamanan nasional. Kalaupun ada bersifat sektoral yang sulit diintegrasikan.

Ketiadaan instrumen mengakibatkan penilaian terhadap ancaman berbeda antara pusat dan daerah. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.