Menag Dicuekin, Arab Saudi Tak Mudah Dirayu

RM.id  Rakyat Merdeka - Proses rekam biometrik untuk syarat jamaah haji Indonesia jalan terus. Tahun ini, akan dilakukan di 34 provinsi. Padahal, Kementerian Agama yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin mengaku, tengah merayu Arab Saudi untuk menunda kebijakannya soal penerapan biometril bagi jamaah.

Alasannya, karena sarana rekam biometrik belum menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Tentu hal ini akan menyulitkan jamaah haji untuk memenuhi syarat yang diminta Arab. Menanggapi itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar mengatakan, sesuai kebijakan Saudi, tahun ini seluruh jamaah haji harus direkam data biometriknya sebagai syarat pemvisaan.

“Tim Ditjen PHU siap menindaklanjuti kebijakan ini agar prosesnya bisa segera dipahami dan tidak menyulitkan jamaah,” kata Nizar di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Syarat Dinikahi Zoni Tak Mau Dipoligami

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis mengaku sudah menggelar rapat dengan VFS Tasheel, selaku pihak yang ditunjuk Pemerintah Saudi untuk melakukan proses rekam biometrik.

Menurutnya, VFS Tasheel saat ini sudah membuka kantor layanan di 34 titik, kecuali Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku. Saat ini, mereka sedang berupaya untuk menambah tujuh titik layanan lagi, yaitu di Solo, Semarang, Cirebon, Serang, DI Yogyakarta, Pekanbaru, dan Palembang.

“Kemarin saya rapat dengan VFS Tasheel dan Kemenag mengusulkan agar mereka menambah titik layanan lagi di 120 lokasi,” tuturnya.

Baca juga : Kalau Benci, Dijelasin Kayak Apa Pun Nggak Bakal Nyambung

Menurut Muhajirin, 120 titik layanan usulan Kemenag tersebar di kabupaten/kota pada provinsi dengan jamaah banyak dan lokasinya jauh. Misalnya, di pulau Jawa, Sumut, Sulsel, dan beberapa daerah kepulauan. “VFS Tasheel merespon positif usulan ini dan akan mengkajinya,” katanya.

Senada, Kasubdit Dokumentasi Haji Nasrullah Jassam mengatkan, VFS Tasheel juga akan membuka layanan bergerak atau mobile services. Untuk wilayah seperti Papua, kemungkinan layanan bukan dalam bentuk kantor, tapi dalam bentuk bio mobile. “Layanannya mirip dengan layanan perpanjangan sim keliling,” katanya.

Nasrullah menambahkan, proses rekam biometrik ini akan mulai dijalankan pada Senin, 11 Maret 2019. Pada 25 Februari 2019, Ditjen PHU telah merilis jamaah haji yang berhak melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M. Hal teknis terkait rekam biometrik ini, kata Nasrullah, akan disampaikan oleh bidang haji di masing-masing Kanwil Kemenag provinsi dab Kasi Haji Kankemenag Kab/Kota. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.