Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Penuhi Kepuasan Masyarakat, Kemenkumham Genjot 70 Persen Satker Raih WBK/WBBM

Selasa, 29 September 2020 14:43 WIB
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto saat memberi pengarahan mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Humas Kemenkumham
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto saat memberi pengarahan mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Humas Kemenkumham

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja keras mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tahun ini ditargetkan menjadi tahun penting bagi Kemenkumham karena perubahan besar-besaran untuk pelayanan publik. 

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan, WBK dan WBBM sangat penting bagi Kemenkumham. Sebabnya, hal itu sebagai bentuk komitmen dalam upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

"Komitmen saja tidak cukup, harus ada strategi. Dalam mengatur strategi harus melakukan pendekatan secara menyeluruh kepada semua indikator Zona Integritas,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (29/9).

Baca juga : Cegah Covid-19 Masuk Lapas, Kemenkumham Siapkan Rp 600 M

Bambang berharap semua satuan kerja (satker) di lingkungan Kemenkumham terus bekerja semaksimal untuk dapat mewujudkan hal ini. 

“Kita bekerja maksimal agar target dapat tercapai. Tahun 2020 adalah momen tepat bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan Zona Integritas WBK/WBBM," tegasnya. 

Bambang menjelaskan, berbagai langkah strategis diwlakukan. Untuk menjadikan satuan kerja berpredikat WBK/WBBM, setiap satker tentu harus memenuhi 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga : Lindungi Kekayaan Alam, Kemenkumham Serahkan Sertifikat KI ke Daerah

Kemenkumham, kata dia, sudah besar-besaran melakukan perubahan. Perubahan integritas, perubahan layanan kinerja dan perubahan pelayanan publik. Perubahan itu berdasarkan survei kepuasaan masyarakat. Hasilnya, satker Kemenkumham memenuhi syarat kepuasaan masyarakat.

Bambang mengakui, sudah berkeliling ke seluruh daerah Kantor Wilayah (Kanwil) di 34 provinsi untuk memperkuat ZI. Sampai saat ini sudah ada 520 dari 768 satker yang lolos seleksi diusulkan berpredikat WBK/WBBM berdasarkan Tim Penilaian Internal (TPI) yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenkumham.

“Nantinya akan dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menkumham berharap 70 persen dari 520 satker yang diusulkan dapat meraih WBK dan WBBM," jelasnya. 

Baca juga : Batasi Kerumunan, Peserta Kampanye Kudu Lebih Kreatif

Bambang juga menjelaskan, semua satker harus memahami betul apa saja yang nanti menjadi kriteria penilaian, termasuk yang tak kalah pentingnya selalu berinovasi. Membangun team work yang bagus, manajemen yang sehat dan komitmen harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Dengan demikian, setiap individu di dalam tim memiliki tugas dan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.