Dewan Pers

Dark/Light Mode

Mendagri Ingatkan Pemerintah Daerah

Anggaran 3T Kudu Lebih Besar Dibanding Bansos

Rabu, 11 Nopember 2020 07:08 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Dok.RMCO)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Dok.RMCO)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran lebih besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program 3T yakni, testing, tracing dan treatment, dibanding bantuan sosial (bansos).

“Kemarin jangan-jangan karena mau pilkada (sehingga anggaran bansosnya justru lebih besar). Sementara kesehatan kurang,” kata Tito saat kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kemarin.

Tito menjelaskan, kebutuhan testing untuk warga direkomendasikan menggunakan swab test, bukan dengan rapid test. Kemudian, pelaksanaannya juga harus digelar secara aktif.

Berita Terkait : Sandi Dorong Pemerintah Manfaatkan GSP AS Untuk Kerek Perdagangan

Testing jangan pasif. Tapi harus agresif. Jadi jangan zero karena tidak dilakukan testing,” ujarnya.

Menurutnya, semakin cepat ketahuan warga yang positif Covid-19, maka akan semakin baik. Untuk mendukung itu, anggaran 3T harus diperbesar. Sehingga penanganannya juga bisa lebih cepat.

“Makin cepat ketahuan positif, makin baik. Sehingga penularan tidak semakin luas,” jelasnya.

Berita Terkait : Petualangan Sherina Berakhir Di Baskara

Terkait testing, Tito mengapresiasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Sumbar) yang cukup gencar melakukan testing dengan memberikan bonus bagi warganya.

“Jadi, siapa yang kontak dengan yang positif, diberikan bonus jika dia mengaku dan dites,” ucapnya.

Kepada Pemerintah Daerah Kepri, Tito meminta agar memperkuat anggaran kesehatan dan jangan ragu untuk stimulus keuangan bagi pemda di bawahnya.

Berita Terkait : Satgas Ingatkan Pencegahan Covid-19 Dengan 3M Harus Sepaket

“Di Kepri ini masih lemah stimulus keuangan. Jika tidak ada anggaran, minta dari pusat,” tegasnya.

Selain itu, Tito juga meminta agar ada intervensi kebijakan publik untuk mengurangi praktik kerumunan warga. Dia meminta agar dibuat Peraturan Daerah (Perda) protokol kesehatan.

“Di Perda bisa dibuat pidana kurungan, kerja sosial, denda. Di Sumbar kurungan 3 hari. Baru empat Pemda yang pakai Perda sekarang. Kalau pakai Perwako (Peraturan Wali Kota) hanya sampai tipiring (tindak pidana ringan). Jadi harus ada Perda biar kuat,” tegasnya.
 Selanjutnya