Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pemerintah Waspadai Anggaran Penanganan Covid-19 Dan PEN

Rabu, 9 Desember 2020 06:52 WIB
Menkeu, Sri Mulyani
Menkeu, Sri Mulyani

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mengakui besarnya anggaran penanganan Covid-19 sangat menggiurkan untuk diselewengkan. Meski berpotensi dikorupsi, program tersebut dipastikan jalan terus. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tetap mewaspadai risiko moral dalam penyaluran dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

Pasalnya, anggaran Corona yang dialokasikan sangat besar Rp 695,2 triliun. 

Sri menyadari, kebijakan penanganan Covid-19 dan PEN sebagai kebijakan luar biasa. Ini artinya, ada dilema si pengambil kebijakan antara memberikan jaminan perlindungan dengan risiko moral. 

Berita Terkait : Ini Alasan Pemerintah Sesuaikan Tarif Pungutan Ekspor Sawit

“Ini sesuatu yang harus terus dikalkulasi risikonya. Antara kebutuhan untuk memulihkan ekonomi dan kehati-hatian terjadinya kejahatan,” kata dia di Jakarta, kemarin. 

Seperti diketahui, KPK berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara. Sri mengatakan, meski berpotensi dikorupsi, pemerintah tetap percaya diri menyalurkan dana penanganan Covid-19 dan PEN. 

Sebab, jika anggaran Corona tidak disalurkan, maka ekonomi tidak bergerak.“Tapi kami tetap waspada terhadap kemungkinan kejahatan yang terjadi,” ujarnya. 

Menurut dia, penyaluran dana penanganan Covid-19 dan PEN mulai membuahkan hasil. Tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah mulai tampak. 

Berita Terkait : BPSDM Perhubungan Imbau Pegawainya Waspada Penyebaran Covid-19

Tapi, momentum pemulihan ekonomi ini harus terus dijaga agar ekonomi bisa benar-benar lepas dari dampak pandemi. 

Menurutnya, ada dua game changer (pengubah permainan) yang akan mendorong pemulihan ekonomi, yakni Vaksin Corona dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Saat ini, pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac, China.Sejalan dengan itu, pemerintah juga tengah membahas aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. 

“Pemulihan tadi memang sudah mulai terlihat, namun rebound hanya akan menjadi pemulihan kalau kita bisa jaga bersama. Terus terang, ini bukan proses yang mudah,” akunya. 

Berita Terkait : Pemerintah Utamakan 1,2 Juta Vaksin Untuk Nakes

Diketahui, realisasi dana penanganan Covid-19 dan PEN mencapai Rp 431,54 triliun per 25 November 2020.Realisasi itu setara 62,1 persen dari pagu anggaran sekitar Rp 695,2 triliun. Penyerapan paling banyak terjadi di sektor perlindungan sosial, yakni Rp 207,8 triliun. 

Artinya, pemerintah sudah mengucurkan dana untuk perlindungan sosial 88,9 persen dari total pagu penyesuaian Rp 233,69 triliun.Kemudian, penyerapan di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tercatat Rp 98,76 triliun atau setara 85,27 persen dari pagu anggaran Rp 115,82 triliun. 

Lalu, sektor sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp 36,25 triliun atau 54,9 persen dari pagu Rp 65,97 triliun. Selanjutnya, realisasi di sektor kesehatan sebesar Rp 40,32 triliun atau 41,2 persen dari pagu Rp 97,90 triliun. Ada juga insentif usaha ¬Rp 46,4 triliun atau 38,5 persen dari pagu Rp 120,61 triliun serta pembiayaan korporasi baru terealisasi Rp 2 triliun atau 3,22 persen dari pagu Rp 61,22 triliun. [DIR]