Dark/Light Mode

Airlangga: Vaksinasi Jalan, Disiplin Prokes Jangan Kendor

Senin, 4 Januari 2021 17:16 WIB
Foto: Humas Setkab
Foto: Humas Setkab

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat. Segera, setelah adanya izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

”Tadi dilaporkan, pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan. Menunggu emergency use authorization (EUA) dari Badan POM, dan juga terkait dengan kehalalan,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Laporan KPCPEN, di Kantor Presiden, Senin (4/1) siang.

Pemerintah terus berupaya mengamankan suplai vaksin untuk kebutuhan vaksinasi tersebut. Antara lain melalui kerja sama dengan AstraZeneca, Pfizer, Novavax, maupun GAVI.

Berita Terkait : Jokowi: Bansos Harus Cepat Dan Tepat Sasaran, Jangan Ada Potongan Apa Pun

Ketua KPCPEN juga berharap, pelaksanaan vaksinasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, ia menegaskan, masyarakat tetap harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Apalagi, pelaksanaan vaksinasi juga membutuhkan waktu, yang direncanakan 15 bulan.

“Bapak Presiden tentu berharap, kegiatan vaksinasi dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan seiring. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan prokes 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), dan juga tetap menghindari kerumunan. Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan prokes melalui operasi kedisiplinan atau operasi yustisi," terang Airlangga.

"Dengan vaksinasi, disiplin tetap perlu. Pandemi global ini belum berakhir,” sambungnya.

Berita Terkait : Pengiriman Vaksin Bakal Dikawal Teknologi Canggih

Terkait penanganan Covid-19, pada akhir Desember 2020 terjadi peningkatan kasus aktif, mencapai 110.679 kasus per 3 Januari 2021. Untuk itu, pemerintah mendorong optimalisasi tempat tidur di rumah sakit di Indonesia.

”Pemerintah Pusat akan melakukan realokasi di rumah sakit-rumah sakit pemerintah.  Alokasi untuk penanganan Covid-19, ditingkatkan menjadi 30 persen. Pak Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan juga akan menambah jumlah tenaga kesehatan, dengan target 10.000 (tenaga kesehatan). Terutama, peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong penguatan implementasi tata laksana protokol kesehatan Covid-19, terutama di fasilitas kesehatan nonrujukan. Juga diperlukan penerapan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara tepat sasaran.

Berita Terkait : Jubir Covid: Program Vaksinasi Perlu Waktu 15 Bulan

“Pemerintah terus mendorong peningkatan surveilans. Baik itu tes, lacak, maupun isolasi,” tandas Airlangga.

"Pemerintah pun akan melakukan evaluasi pasca libur Natal dan Tahun Baru, dalam dua minggu ke depan. Karena momen seperti  Natal (dan) Tahun Baru liburan, seperti liburan-liburan sebelumnya itu biasanya dimonitor dalam dua minggu ke depan. Peningkatan disiplin di berbagai tempat  terus dimonitor, baik di tempat kerja maupun di tempat kegiatan-kegiatan ekonomi,” pungkasnya. [HES]