RDP Dengan DPR, Dirjen Khalawi Beberkan Program Satu Juta Rumah

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran program pembangunan perumahan sebesar Rp 8,093 triliun pada 2021. 

Dari anggaran tersebut, paling terbesar dialokasikan untuk pembangunan Rusun sebesar Rp 4,16 triliun. Anggaran tersebut, akan digunakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, khususnya untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh wilayah Indonesia. 

"Total pagu anggaran Ditjen Perumahan pada 2021 adalah Rp 8,093 triliun," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Senin (1/2)

Baca juga : Uni-Charm Indonesia Sukseskan Program Citarum Harum

Anggaran tersebut, akan digunakan untuk melaksanakan prioritas program perumahan, khususnya Program Sejuta Rumah. Antara lain pembangunan rumah susun (Rusun), pembangunan rumah swadaya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum, dan pembangunan rumah khusus (Rusus) serta untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Perencanaan serta Kepatuhan Internal.

Ia menyebutkan, jumlah alokasi anggaran terbesar adalah untuk pembangunan Rusun.Pembangunan Rusun dinilai sangat efektif untuk mendorong masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal serta memanfaatkan lahan perumahan secara maksimal.

Khalawi menerangkan, tujuan program perumahan untuk mendorong serta meningkatkan pemenuhan rumah layak huni terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Baca juga : Mantap! Yayasan Baitul Maal PLN Jalankan Program Bedah Rumah Warga

“Tahun ini  kami akan membangun sebanyak 9.799 unit rumah susun di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah alokasi anggaran pembangunan Rusun sebesar  Rp 4,16 triliun,” terangnya.

Selain itu, PUPR juga akan melaksanakan pembangunan rumah swadaya dengan menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 2,507 triliun. 

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membedah sebanyak 114.900 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 33 provinsi sekaligus dukungan untuk Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ada di Indonesia.
 
“Dari total sebanyak 114.900 unit rumah swadaya nantinya akan dibagi yaitu peningkatan kulitas rumah sebanyak 114.000 unit dan 900 unit untuk membedah rumah tidak layak huni di KSPN,” terangnya.

Baca juga : Utang Bengkak Tapi Sehat

Selanjutnya, adalah pembangunan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum sebesar Rp 0,406 triliun untuk 40.000 unit rumah bersubsidi. 

Selain itu, juga dialokasikan anggaran untuk pembangunan rumah khusus sebesar Rp 0,606 triliun untuk 2.423 unit rumah. Anggaran yang ada juga digunakan untuk Setditjen, Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar Rp 0,414 triliun.

“Kami akan terus mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia. Program perumahan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni serta meningkatkan perekonomian nasional,” harapnya.[FIK]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.