Dark/Light Mode

Mahfud Optimis, Kondisi Polhukam 2021 Lebih Stabil

Rabu, 3 Februari 2021 07:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Sophan Wahyudi/RM)
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Sophan Wahyudi/RM)

 Sebelumnya 
Bagaimana dengan ancaman radikalisme dan terorisme? 

Ancaman radikalisme dan terorisme, tetap harus kita waspadai. Karena eskalasinya bisa saja meningkat, seiring berkembangnya teknologi digital. Kami terus mewaspadai ancaman ini, baik dengan cara memperkuat sinergi di dalam negeri, ataupun bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menghaadpi ancaman radikalisme dan terorisme. Kami pantau ketat. 

Kalau soal penegakan hukum dan kaitannya dengan pemberantasan korupsi, itu bagaimana Pak? Ini kan bahaya laten juga.

Saya kira, semoga penegak hukum akan terus mengungkap kasus besar. Misalnya, kasus dugaan korupsi di Asabri. Kejaksaan Agung bilang, sudah ada 7 calon tersangka. Memang, orang yang korupsi di Asabri, sama dengan yang korupsi di Jiwasraya. Nanti mungkin ada kasus lagi, yang orangnya dan kelompoknya, jaringannya ya itu-itu juga.

Yang jelas, pemerintah tidak main-main soal pemberantasan korupsi. Pemerintah sudah mulai sungguh-sungguh menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Meskipun, karena belantaranya sangat luas, harus kita akui masih belum sempurna.

Baca juga : Menag Optimis, Kapolri Baru Jamin Toleransi dan Ibadah Umat

Kalau kinerja KPK sekarang ini, bagaimana Pak? Sekarang ini kan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak banyak seperti sebelumnya.

KPK tahun pertama Pak Firli Bahuri memang tidak melakukan OTT banyak. Zaman Pak Agus Raharjo, di tahun pertama, OTT-nya ada 17. Sekarang, tahun pertama hanya 7. Tapi, jangan salah. Yang jadi tersangka, diproses ke pengadilan, jumlahnya ada 109.  Jadi, tolak ukurnya dalam hal ini, tidak harus OTT.

Jumlah uang yang diselamatkan juga besar, totalnya Rp 592,4 triliun. Tahun sebelumnya, nggak ada.

Jadi, nggak benar ya Pak, kalau ada yang bilang KPK dilemahkan?

Salah besar, kalau ada yang bilang seperti itu. Apalagi, kalau dibilang dilemahkan by design. Buktinya, KPK berani ambil penindakan kepada pejabat pemerintah. Menteri juga disikat. Di periode sebelumnya, nggak ada kejadian seperti itu di tahun pertama.  Belum lagi OTT DPRD, Bupati, dan pejabat lainnya.

Baca juga : Kadin Optimis Kinerja Sektor Perikanan dan Kelautan Membaik

Tegas saya ingin katakan, upaya pelemahan KPK tidak benar terjadi dalam faktanya. Selain itu, KPK juga tidak bisa dilemahkan. Sistemnya sudah bagus dari bawah. Kalau sudah tumbuh baik sistemnya, siapa pun komisionernya, orangnya pasti ikut. Agus Raharjo dianggap lemah. Ternyata hebat di akhir.

Nah, yang sekarang ini dianggap lemah juga. Tapi faktanya, mampu menggebrak di awal. Jadi, kita ikuti dan kawal saja.

Bagaimana dengan program vaksinasi Covid-19, yang merupakan salah satu PR besar kita dalam penanganan pandemi Covid?

Ini jelas jadi fokus perhatian kita semua, karena pandemi Covid adalah masalah yang sangat mengancam. Yang bisa merembet ke mana-mana. Kebijakan pemerintah pusat dan program daerah harus sinkron untuk memulihkan dampak pandemi Covid-19. Secara khusus, strategi sinkronisasi program itu akan ditangani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk vaksinasi, saat ini kami masih memprioritaskan penyuntikan vaksin Covid untuk tenaga kesehatan, sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid. Setelah itu, dilanjutkan dengan petugas publik seperti tentara, polisi dan sebagainya.

Baca juga : WEGE Optimis Ekonomi Tumbuh di Tahun 2021

Kendala program vaksinasi, sebenarnya bukan barangnya. Bukan vaksinnya yang nggak ada. Tetapi tenaganya, vaksinatornya yang kurang. Sehari belum mencukupi target. Sehingga, kita akan perbanyak vaksinator. Kami juga mempertimbangkan vaksinasi untuk kelompok usia 60 tahun ke atas. 

Kalau soal medsos yang masih ramai ujaran kebencian dan saling lapor, itu bagaimana tingkat ancamannya terhadap situasi nasional?

Itu memang tidak bisa dihindari. Foto-foto yang menyakiti, SARA yang bertebaran, dan lainnya. Dalam hal ini, kalau kita mengandalkan penegakan hukum, itu akan banyak sekali. Tak mungkin semua terjangkau. Kita ambil yang sudah keterlaluan saja. Yang menyangkut SARA, brutalitas, amoral. Tapi, kalau sifatnya baru saling menjelekkan, ribut-ribut politik, akhlak kurang baik, kita mulai dari edukasi.

Ormas Islam dan tokoh masyarakat, tolong jangan memanas-manasi dengan statement-nya. Saya bilang, tarkul jawaab, alal jahil, jawaabun. Tidak menjawab hal-hal yag buruk, adalah jawaban yang baik. Yang pasti, penegakan hukum akan ditegakkan, tanpa pandang bulu siapa pun yang berbuat buruk di media sosial. Yang memecah belah, dan yang memprovokasi akan kita tindak. [FAQ]

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.