Kementan: Mafia Bawang Putih Mau Semena-mena Seperti Dulu, Kami Perangi!

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah gencar menggalakkan penanaman bawang putih guna mencapai kembali swasembada bahkan bisa ekspor. Tercatat, Indonesia pernah swasembada bawang putih tahun 1994. Saat itu kebutuhan konsumsi mampu dipasok dari tanam 22 ribu hektare. 

"Namun seiring berjalannya waktu, impor semakin membanjir dan petani semakin enggan menanam. Pada 2014, tinggal seribuan hektara saja dan impornya 97 persen dari kebutuhan," kata Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura, Kementan, Moh Ismail Wahab, di Jakarta, Selasa (2/4).

Ismail menjelaskan, selama 23 tahun, kebutuhan bawang putih Indonesia tergantung dari impor. Dengan demikian, selama waktu itu terjadi pembiaran. Bagi importir, impor bawang putih ini sangat menggiurkan. 

Baca juga : Perjanjian Dagang IA-CEPA Diteken, Kadin Girang

"Untungnya triliunan. Impor dari China sekitar 560 ribu ton dengan harga Rp 5 sampai 6 ribu per kilogram. Kemudian dijual ke pasaran Rp 20 hingga 30 ribu per kilogram. Bahkan pernah 40 sampai 60 ribu per kilogram," terangnya.

Ismail menyebutkan, selama ini importir meraup untung dan semena-mena merugikan rakyat. Padahal, Indonesia memiliki potensi lahan 600 ribu hektare, yang tersebar di 110 kabupaten, cocok untuk ditanami bawang putih. Untuk swasembada, Indonesia hanya butuh 69 ribu hektar saja.

Untuk itu, sambung Ismail, pada era Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, digencarkan program penananaman bawang putih, baik APBN maupun wajib tanam 5 persen dari importir. Kementan melaksanakan dengan ketat, sehingga hasilnya tanam naik tajam. Pada 2018 mencapai 11 ribu hektare atau naik 1.100 persen dari 2014.

Baca juga : Area Tanam Bawang Putih Terus Diperluas

"Hasil panen bawang putih yang tanam 2018 seluruhnya diproses dijadikan benih dan akan ditanam lagi pada 2019 seluas 20 sampai 30 ribu hektar," tuturnya.

Selanjutnya, kata Ismail, akan ditanam lagi pada 2020 pada area seluas 70 sampai 90 ribu hektare, sehingga bisa dicapai swasembada pada akhir 2021. Dengan begitu, Kementan bisa menghilangkan ketergantungan selama 23 tahun terhadap impor menjadi swasembada pada beberapa tahun ke depan, bahkan bisa ekspor.

"Jadi, pengamat jangan berkoar-koar bila tidak mengerti masalah sesungguhnya atau bisa jadi mereka berafiliasi mafia. Memang tidak mudah mengejar target tanam. Kami kerja keras, wajib tanam importir kami pantau ketat," tegasnya.

Baca juga : PAN Takut Malu Seperti PKS

"Tahun lalu ada staf kami diiming-iming imbalan mau disogok oleh oknum importir supaya lolos dari wajib tanam. Staf kami menolak. Kami tindak tegas. Bagi importir yang mangkir wajib tanam langsung di-blacklist," tambahnya.

Lebih lanjut Ismail menegaskan, pihaknya banyak belajar dari Meteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang tegas terhadap mafia. Terbukti, tahun lalu sudah di-blacklist 15 perusahaan importir bawang.  "Iya, dalam waktu dekat akan di-blacklist beberapa importir nakal dan akan kami laporkan ke Satgas Pangan Polri. Kami tidak main-main. Kami hadir untuk menyejahterakan petani dan melindungi konsumen," ucap Ismail. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.