Dewan Pers

Dark/Light Mode

BKS: Tanggulangi Bencana, Kolaborasi Harus Terus Ditingkatkan

Kamis, 4 Maret 2021 16:31 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis (4/3). (Foto: BKIP Kemenhub)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis (4/3). (Foto: BKIP Kemenhub)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) meminta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, yang terkait dalam penanggulangan bencana di Indonesia, agar terus ditingkatkan.

Hal tersebut disampaikan BKS dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis (4/3).

Rapat koordinasi ini juga turut diikuti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

BKS mengungkapkan, transportasi memegang peranan yang cukup penting dalam menghadapi bencana, yang dapat datang sewaktu-waktu. Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan pemetaan sarana prasarana dan jaringan pelayanan, yang dianggap rawan terjadi bencana.

“Kemenhub memiliki rencana aksi baik jangka pendek, menengah, maupun panjang sebagai upaya mitigasi bencana. Tapi, itu tidak ada artinya, jika kita tidak melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik. Karena itu, saya mengapresiasi rakor yang diselenggarakan BNPB hari ini, untuk membahas bersama mencari suatu solusi, bila terjadi suatu masalah bencana di lapangan,” papar BKS.

Berita Terkait : Kementerian ESDM Desak Mitigasi Bencana Ditingkatkan

Sementara itu, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan mengajak seluruh unsur baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk memperkuat dan mengimplementasikan sistem mitigasi gempa bumi dan tsunami di Indonesia, yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 tahun 2019 tentang penguatan dan pengembangan sistem informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami.

“Kita harus wujudkan sinergi yang lebih intensif antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jangan ada egosektoral. Tanpa sinergi yang baik, hasil tidak akan sempurna," jelasnya.

Terkait hal ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjelaskan, bencana alam yang bersumber dari geologi dan vulkanologi seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, dan lain sebagainya, merupakan peristiwa yang tidak bisa dihindari. Mengingat kondisi wilayah Indonesia rawan bencana, yang sebagian besarnya terdapat patahan-patahan lempeng bumi.

Berdasarkan data BNPB, pada periode Februari 2020 hingga Februari 2021 terdapat total 3.253 bencana, yang  rata-rata setara dengan 9 kali kejadian bencana tiap harinya.

“Presiden telah menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi kebencanaan. Koordinasi yang baik akan memberikan dampak positif, terhadap upaya-upaya menyelamatkan bangsa kita . Karena Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” tutur Doni.

Berita Terkait : Kini, Produk Pegadaian Bisa Diakses Di LinkAja

Mitigasi bencana yang dilakukan Kemenhub di pelabuhan, antara lain dilakukan dengan memasang Warning Receiver System New Generation (WRSnGen) untuk membantu proses deteksi dini terjadinya gempa bumi dan tsunami di wilayah Indonesia, yang telah terpasang di 316 lokasi.

Tahun ini, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut akan menambah pemasangan WRSnGen di 100 lokasi baru, dan terintegrasi dengan 23 unit fasilitas Vessel Traffic Service yang dimiliki Kemenhub.

Sistem peringatan dini ini dipasang di lokasi-lokasi prioritas seperti di pelabuhan Bakauheni, Bali, Ambon, Teluk Bayur, dan Marine Command Center (MCC) Kantor Pusat.

Selain itu, Kemenhub juga menyiapkan kurang lebih 100 SDM dan kapal –kapal patroli yang terdiri dari : 75 kapal Navigasi dan 41 kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan musibah bencana.

Di sektor udara, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pemetaaan sarana prasarana dan jaringan pelayanan rawan bencana. Misalnya dengan menetapkan bandara yang memiliki landas pacu/runway minimal 1.400 meter atau lebih, agar bisa didarati pesawat sejenis Hercules atau pesawat kargo A400 yang biasa digunakan untuk memberikan bantuan ke daerah bencana.

Berita Terkait : Kementan Ajak Kerja Kolaboratif Kelola Pertanian Di Pondok Pesantren

Sejumlah langkah lain seperti pelaksanaan sosialisasi Get Airport Ready For Disaster (GARD) kepada Operator Bandara, menyiapkan SDM tim reaksi cepat, pengadaan fasilitas operasi portable dan teknologi informasi, dan pemasangan peralatan peringatan dini pada bandar udara rawan bencana.

Rakornas yang dibuka oleh Presiden Jokowi ini dihadiri oleh sejumlah instansi terkait seperti : BNPB, Kemenhub, KemenESDM, Kemen PUPR, Kemenparekraf, BPPT, LIPI, BMKG, dan pemerintah daerah.

Dalam rakor ini, Jokowi meminta kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Tidak boleh ada ego sektoral atau ego daerah. [HES]