KSP Pastikan, Konflik Agraria Di Simalingkar Dan Sei Mencirim Segera Terselesaikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko memastikan konflik agraria di wilayah Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara bisa segera terselesaikan. 

Kepastian itu datang, setelah Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden memfasilitasi dialog antara petani kedua desa tersebut, dengan PTPN II.

"Hasil pertemuan tersebut akan segera saya laporkan kepada Presiden," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (8/3).

"Saya minta, Selasa (9/3) bisa segera diselesaikan. Jangan lagi banyak yang diperdebatkan. Ini pertemuan terakhir untuk menyelesaikan konflik tersebut," tutur Moeldoko di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (6/3) lalu.

Dalam empat kali rapat tingkat menteri yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP), sejak warga Simalingkar dan Sei Mencirim diterima Presiden pada 27 Agustus 2020, PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi.

Baca juga : Suasana Mencekam, Warga Singapura Dan WNI Diimbau Tinggalkan Myanmar

Anggota serikat tani yang sudah diverifikasi, akan dibangunkan rumah di atas lahan seluas 150 meter persegi. Fasilitas per kepala keluarga (KK) dengan skema pinjam pakai lahan produksi 2.500 m2/ KK, memiliki masa pakai 35 tahun.

Lahan tersebut dapat diperpanjang sesuai kondisi. 

Selain itu, kata Moeldoko, pemerintah juga akan memberikan dukungan program pemberdayaan masyarakat, pasca redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Keputusan rapat sebelumnya, sudah saya laporkan kepada Presiden. Beliau menyetujui skema penyelesaian yang kita sepakati," terang Moeldoko.

Terkait hal ini, Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin menjelaskan, lokasi untuk rumah sudah disiapkan. Tinggal proses finalisasi. Begitu juga dengan lahan pertaniannya.

Baca juga : Kerja Sama Pendidikan, UE-Indonesia Promosikan Saling Pengertian

"Pada intinya kami tetap mengikuti keputusan hasil rapat," kata Irwan.

Sementara Imam Wahyudi yang mewakili para petani meyakini, pertemuan dengan KSP dan PTPN II dapat mendapat solusi yang terbaik, dan bisa segera direalisasikan.

Sambil menunggu realisasi penyelesaian konflik, Imam berharap, para petani bisa mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan yang hadir mendampingi Moeldoko menjelaskan, KSP mengawal implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, agar berjalan dan tercapai sesuai Visi Misi Presiden.

Penyelesaian konflik agraria merupakan bagian dari agenda program prioritas nasional, yang dikawal KSP.

Baca juga : Tanpa MSG, Kaldu Organik Ini Diklaim Dapat Tingkatkan Selera Makan Anak

"Salah satu konflik yang diterima, dan menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah kasus Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang berkonflik dengan PTPN II di Sumatera Utara," ujar Abetnego.

Sebagai informasi, pada 27 Agustus 2020, 5 perwakilan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang sebelumnya melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta, ditemui oleh Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendengarkan duduk permasalahan yang dialami oleh para petani. Presiden kemudian memberikan arahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk segera menyelesaikan tuntutan petani. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.