Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Cegah Korupsi, Menteri Basuki Canangkan Zona Integritas Di 9 Balai
Selasa, 25 Mei 2021 22:59 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di 9 balai.
Sembilan balai ini, yaitu satu di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan delapan ada di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK). Zona integritas ini untuk mencegah terjadi korupsi yang selama ini banyak menyerat pegawai PUPR, mulai kasus proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan proyek jalan di Maluku.
“Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan SMAP adalah sistem yang dibentuk untuk pencegahan korupsi, apapun sistemnya kalau niatnya masih ada pasti korupsi akan terjadi. Saya ingin mengajak kita semua untuk berhati-hati,” ujar Basuki di Jakarta, Selasa (25/5).
Baca juga : Dubes RI Untuk China Paparkan Kebijakan Investasi Dan Pertambangan
Dikatakan Basuki, salah satu strategi pencegahan korupsi yang dilakukannya adalah dengan membentuk unit pengadaan barang dan jasa, yakni BP2JK di 34 provinsi.
“Tugas Kementerian PUPR hanya membelanjakan uang negara melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa. Ini sangat strategis. Di sinilah harus dipilih orang yang tangguh, tidak hanya smart dan kompeten tetapi hatinya berniat baik untuk melaksanakan amanah tersebut. Saya minta kepada BP2JK untuk bekerja dengan niat yang baik,” ujarnya.
Basuki juga menambahkan sebagai wajah Kementerian PUPR, BP2JK yang tersebar di seluruh Indonesia, harus memiliki profesionalisme dan menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat kepada Kementerian PUPR.
Baca juga : Menparekraf Dukung Pengembangan Desa Wisata Di Malang
Ke depannya, seluruh BP2JK menerapkan SNI ISO 37001:2016 SMAP sebagai bentuk pengendalian intern dan dalam penguatan dari tekanan dari pihak internal maupun eksternal dalam melaksanakan tugas tender/seleksi.
Di samping itu, Basuki mengatakan, Kementerian PUPR tidak ingin meninggalkan warisan hanya berupa infrastruktur, melainkan tata kelola organisasi yang lebih baik.
“Kalau legacy berupa jalan, jembatan atau gedung siapa saja bisa buat, saya ingin mewariskan organisasi yang kredibel, kompeten dan orang-orang yang amanah,” ungkapnya.
Baca juga : Kominfo Berupaya Perbaiki Gangguan Telekomunikasi di Jayapura
Sebelumnya, pada tahun 2020 Kementerian PUPR melalui Balai Teknologi Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM. [MFA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya