Dokumen Raperpres Alpahankam Bocor, Kemhan Bakal Usut Tuntas

RM.id  Rakyat Merdeka - Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengklarifikasi beredarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) Kementerian Pertahanan dan TNI.

Menurutnya, Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam pembahasan dan pengujian mendalam. Bukan dan belum menjadi keputusan final.

Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung.

"Kami menyesalkan adanya pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut, sebagai alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa kecemburuan politik," kata Dahnil.

Baca juga : Politisi Demokrat Digoyang Demo Di Kejaksaan Agung

Terkait hal tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut, sehingga menjadi simpang siur di publik.

Dahnil menerangkan, dalam direktif-nya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden Jokowi ingin ada kejelasan mengenai alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam) apa saja yang bisa dimiliki bangsa Indonesia, dalam periode 5-25 tahun ke depan.

Alpahankam kita sendiri, kata Dahnil, faktualnya memang sudah tua. Bahkan, 60 persen alpalhankam kita sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan.

"Karena itu, modernisasi alpalhankam adalah sebuah keniscayaan. Mengingat pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahan NKRI serta keselamatan bangsa, harus terus terjaga dalam jangka panjang," papar Dahnil.

Baca juga : Shalat Idul Fitri Di Rumah Akankah Dipatuhi Umat?

Terkait hal tersebut, Kemhan mengajukan sebuah formula modernisasi alpahankam, melalui reorganisasi belanja dan pembiayaan alpalhankam.

Reorganisasi belanja dan pembiayaan alpalhankam ini akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, melalui mekanisme belanja alpalhankam 5 renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, pada tahun 2020—2024.

Sehingga, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026. Postur ideal tersebut diharapkan mampu bertahan sampai 2044.

Dengan formula itu, pada tahun 2044, akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan.

Baca juga : Mulai 9 Sepetember, Polisi Akan Lakukan Penindakan Represif Atas Pelanggaran Ganjil Genap 

"Jadi kalau dianalogikan, formula belanja ini ibarat membangun rumah. Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu, kemudian jadi satu rumah yang ideal. Bukan membangun dengan cara mencicil seperti mulai dari jendelanya dahulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dan seterusnya," terang Dahnil.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.