Kepala Bappenas Dorong Ibu Kota Yang Indonesiasentris

RM.id  Rakyat Merdeka - Bicara soal rencana pemindahan Ibu Kota, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro lebih condong pada rencana pemindahan ke luar Pulau Jawa. Lokasi yang dinilai strategis itu, ada di bagian tengah wilayah Indonesia. 

“Tengah ini adalah memperhitungkan Barat ke Timur maupun Utara ke Selatan untuk merepresentasikan keadilan, dan mendorong percepatan pembangunan. Khususnya, wilayah kawasan Timur Indonesia. Jadi, kita dorong Ibu Kota yang Indonesiasentris,” ujar Bambang dalam Rapat Terbatas tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang.

Prasyarat selanjutnya, ada lahan luas milik pemerintah maupun BUMN, yang sudah tersedia yang bisa dibangun. Yang tidak lagi memerlukan biaya pembebasan. Kemudian, wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. 

Baca juga : Ini 3 Alternatif Pemindahan Ibu Kota Versi Kepala Bappenas

"Jadi, kita harus mencari lokasi yang benar-benar minimal dari segi risiko bencana. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan," kata Bambang. 

Agar bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, Bambang mengusulkan lokasi Ibu Kota baru tersebut dengan kota yang sudah eksisting. Kota kelas menengah yang sudah eksisting,

“Maksudnya, kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Jadi, kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut. Kita bisa menggunakan bandara yang sudah ada. Demikian juga pelabuhan dan sebagian jalan connecting,” terang Bambang.

Baca juga : Jokowi: Kita Harus Berpikir Visioner Jangka Panjang

Ia juga mengusulkan, kota tersebut tidak jauh dari pantai. Karena bagaimana pun juga, Indonesia adalah negara maritim. Sehingga, Ibu Kota sebaiknya berlokasi tak jauh dari pantai. Meski tak harus di tepi pantai itu sendiri. Selain itu, harus tersedia layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi yang memadai.

Masalah sosial menjadi hal yang tak kalah penting dalam rencana pemindahan Ibu Kota. Potensi konflik sosial yang ada, harus dapat diminimalkan. Masyarakat setempat pun harus memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Sebab kelak, para ASN akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut. 

“Tentunya kita semua berharap, tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dari sisi pertahanan keamanan, kita juga harus memastikan perimeternya sesuai. Yaitu untuk meminimumkan vulnerability dari state, dan untuk menjaga wilayah teritorialnya. Serta tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara,” tandasnya. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.