Ini 3 Alternatif Pemindahan Ibu Kota Versi Kepala Bappenas

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana pemindahan Ibu Kota, bukanlah hal sepele. Seperti dikatakan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang pemindahan Ibu Kota, rencana pemindahan tersebut memerlukan persiapan yang matang dan detil. Mulai dari sisi pilihan lokasi yang tepat, memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga ke soal pembiayaan.

Terkait hal ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, ada 3 alternatif yang dibahas dalam kajian rencana pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta itu.

Alternatif pertama adalah Ibu Kota tetap di Jakarta. tetapi dibuat government district atau distrik khusus pemerintahan. Dalam alternatif ini, daerah di seputaran istana, Monas, dan sekitarnya itu akan dibuat khusus hanya untuk kantor pemerintahan. Khususnya, kementerian lembaga.

Baca juga : Jokowi: Kita Harus Berpikir Visioner Jangka Panjang

“Itu adalah alternatif pertama yang berarti harus mengubah peruntukan di wilayah seputaran Istana dan Monas,” jelas Bambang. 

Opsi ini memiliki kekurangan, antara lain hanya menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. Dikhawatirkan, dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal.

Alternatif kedua, mencontoh Putra Jaya di Malaysia. Dalam alternatif ini, pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah dekat Jakarta, misalnya di seputaran Jabodetabek. Tentunya, dengan ketersediaan lahan. 

Baca juga : Ini Tantangan Mobil Listrik Versi Jonan

Kelemahan opsi ini, kata Bambang, tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya, atau wilayah Metropolitan Jakarta.

Alternatif ketiga, memindahkan Ibu Kota langsung ke luar Jawa, seperti Brazil yang memindahkan Rio de Janeiro ke Brasilia yang dekat dengan Amazon. Seperti Australia yang memindahkan Ibu Kota dari Sydney ke Canberra, yang letaknya di tengah-tengah Sydney dan Melbourne. Begitupula Kazakhstan, yang memindahkan Ibu Kota dari Almaty ke Astana. Ataupun Myanmar yang memindahkan Ibu Kota dari Rangoon atau Yangoon ke Naypyidaw.  

Bambang menjelaskan, untuk alternatif pertama, perlu dibuat konektivitas dengan LRT atau monorel. Ini penting untuk memudahkan akses di antara kantor kementerian/lembaga di seputaran istana dan Monas.

Baca juga : Kurangi Sampah Plastik, Pertamina Bersih-bersih Kintamani

Untuk alternatif kedua, alternatifnya  radius 50 sampai 70 km dari Jakarta, misalkan daerah yang pernah dibahas jaman Presiden Soeharto yaitu Jonggol- Jawa Barat maupun daerah Maja yang ada di Banten.

“Opsi yang ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Intinya, kita ingin lebih menyebarkan perekonomian Indonesia. Tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, yang saat ini menyumbang 58 persen dari PDB, tetapi juga mulai bergerak untuk membuat kegiatan tambahan di luar Jawa,” terang Bambang.

Ia menegaskan, syarat utama pemindahan ini adalah ketersediaan lahan yang luas. Karena pada intinya, pemindahan Ibu Kota adalah membangun kota baru. Butuh biaya yang tidak sedikit. Ditambah lagi, para Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS harus bersedia pindah dari posisi mereka sekarang di Jakarta, ke kota baru tersebut. [HES]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.