Sri Mul Terpaksa Harus Potong Sana, Potong Sini

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui, perang melawan Corona membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara pendapatan negara selama pandemi ini, justru mengalami defisit yang tak sedikit. Kondisi ini membuat Sri Mul terpaksa harus ambil pilihan pahit. Salah satunya, memangkas tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI dan Polri.

Sri Muli memastikan, THR dan gaji ke-13 tetap ada, yang dipangkas hanya tunjangan kinerja (tukin). Keputusan ini memang tepat dan dibutuhkan. Hal itu untuk membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah melonjaknya kasus Covid-19.

Baca juga : Corona Ngamuk, Pemerintah Siapkan Skenario PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu

“Waktu itu, kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan untuk rakyat. Rp 12,1 triliun kita ambil dalam rangka Covid ini,” ungkap Sri Mul di hadapan anggota Badan Anggaran DPR RI, kemarin.

Ia menyebut, pemotongan itu merupakan upaya refocusing anggaran kedua yang ditempuh pemerintah dalam rangka menguatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini. Refocusing pertama, dilakukan awal 2021. Tepatnya, saat Februari lalu Sri Mulyani mengalihkan belanja kementerian dan lembaga Rp 19,1 triliun, serta anggaran Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 15 triliun.

Baca juga : Serial Satu Amin Dua Iman Tayang Gratis Di WeTV

Setelah dua kali kebijakan berhasil, bendahara negara ini bersiap untuk melakukan refocusing yang ketiga. Tujuannya, untuk mengamankan anggaran yang dibutuhkan pemerintah dalam rangka mengantisipasi ancaman varian Delta.

“Kita sedang mengidentifikasi sekitar mungkin Rp 26 triliun dan Rp 5 triliun dari TKDD. Kami akan menyelesaikan dalam bulan ini tentu melihat perkembangan Covid-19,” cetus mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Baca juga : Lewati Jalur Tikus Di Kampung Sampai Jebolin Beton Pembatas

Saat ini, pemerintah tengah berupaya mengakselerasi dan belanja kesehatan lain yang dialokasikan Rp 8,7 triliun. Namun, hingga semester I 2021 ini baru Rp 1,2 triliun. Pemerintah juga telah melakukan earmarked TKDD Rp 50,1 triliun untuk memperkuat penanganan pandemi di daerah. Seperti percepatan vaksinasi dan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Bahkan, Sri Mul menyebut, pemerintah sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu. Perpanjangan itu dilakukan, bila sampai tanggal 20 Juli nanti, ternyata serangan Corona belum berhasil dijinakkan oleh pemerintah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.