KSP Monitor Program Pemulihan Ekonomi Selama PPKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) secara aktif berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk memastikan seluruh program meringankan beban ekonomi masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjalan dengan baik dan cepat.

"Semua arahan Presiden Jokowi terkait dengan penanganan pandemi dan Program Pemulihan Ekonomi dikawal secara terus menerus oleh KSP," ujar Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Ekonomi Dr Panutan Sulendrakusuma, Rabu (28/7).

Selain bidang ekonomi, pihaknya juga secara aktif juga berkoordinasi dengan  kementerian atau lembaga agar program yang dibuat untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19 baik dari segi testing, tracing dan treatment dilaksanakan dengan baik di lapangan.

Baca juga : Ini 3 Peran ISEI Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi

Ia menjelaskan, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan penyesuaian kebijakan PPKM, berlaku 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Penyesuaian kebijakan berlaku untuk Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali.

"Kebijakan PPKM tersebut ditujukan untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat. Selain itu juga untuk mengurangi tekanan terhadap fasilitas kesehatan akibat peningkatan dari jumlah pasien Covid. Langkah ini terbukti cukup efektif, terlihat dari penurunan jumlah kasus dan berkurangnya okupansi rumah sakit di beberapa daerah," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengaku pembatasan mobilitas berimplikasi pada melemahnya kegiatan ekonomi, khususnya di wilayah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi.

Baca juga : Ini Aktivitas Pelatih Persib Robert Alberts Selama PPKM

Sementara, wilayah-wilayah dengan angka penyebaran yang rendah, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Demi meminimalkan dampak akibat penurunan mobilitas, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp 55,21 triliun," ungkap Panutan. L

ebih lanjut, untuk Program Perlinsos ditambah sebesar Rp 33,98 triliun dari sebelumnya Rp 153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun. Program ini diperuntukkan untuk program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, Bantuan Beras Bulog dan Kartu Sembako PPKM.

Baca juga : BI Revisi Pertumbuhan Ekonomi, Rupiah Rontok Lagi

"KSP sejak dari awal secara aktif memonitor pelaksanaan program PEN di lapangan dan mencari solusi ketika ada hal yang membutuhkan debottlenecking serta memastikan percepatan penyerapan anggaran dan program tepat sasaran," katanya.

Monitoring secara khusus diarahkan kepada pelaksanaan program-program terkait pemberlakuan PPKM. Hal itu seperti bantuan beras untuk 28,8 juta keluarga (masing-masing 10 kg), Bantuan Sosial Tunai tambahan sebesar Rp 600 ribu untuk 18,8 juta keluarga penerima Kartu Sembako, serta bantuan untuk 1 juta pelaku usaha mikro atau informal (masing-masing Rp 1,2 juta).

Adapun program-program Perlinsos tambahan tersebut diprioritaskan untuk daerah-daerah yang menerapkan PPKM Level 4.  Untuk periode saat ini ada 122 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali serta 15 Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.