Keuangan Negara Semakin Ribet

 Sebelumnya 
Untuk diketahui, pandemi Corona membuat ekonomi Indonesia ikutan terganggu. Pemerintah pun sampai membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah menyiapkan anggaran PEN hingga Rp 744,77 triliun untuk membiayai berbagai kebutuhan penanganan Corona tahun ini.

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam ikut menanggapi pernyataan Suahasil. Menurut dia, pernyataan Wamenkeu itu bukan gambaran kebingungan maupun kesulitan pemerintah. Jika alasannya Corona, pemerintah dituntut mampu menghadapi tantangan ini. Sayangnya, justru banyak kritik terhadap penanganan pandemi.

Baca juga : Wamenkeu: Covid-19 Bisa Ditekan Dengan Pembatasan Mobilitas

Politikus PKS ini meminta Kemenkeu memastikan APBN sebagai instrumen fiskal harus efektif dalam pemulihan jangka pendek. Belanja yang tidak beririsan langsung dengan penanganan pandemi, harus dibatasi.

“Pemerintah harusnya mengambil pelajaran, dan membuat modeling dari pelaksanaan APBN 2020 dan semester I-2021. Respons dari suatu kebijakan fiskal, termasuk pelaksanaan APBN bisa diukur apakah efektif dan pengaruh positif pada perekonomian,” cetusnya.

Baca juga : Wakil Ketua MPR: Pantau Ketat Dan Evaluasi Pelonggaran Aktivitas

Ecky juga mendorong agar pemerintah membuat inisiatif kebijakan yang berpengaruh positif terhadap perekonomian. Di antaranya, mengerek daya beli dan konsumsi rumah tangga dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak dan tidak mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak perorangan yang berpenghasilan di bawah Rp 100 juta.

Sementara, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, ungkapan Wamenkeu soal pengelolaan keuangan semakin rumit merupakan bentuk ketidaksiapan pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran penanganan pandemi.

Baca juga : Sukidi: Anak Muda, Jangan Lelah Mencintai Kebinekaan

Faktanya, sebagian anggaran sudah dialokasikan untuk belanja rutin: pegawai, barang, dan bayar bunga utang. Hasilnya, ruang fiskal untuk penyesuaian situasi yang terbilang ekstrim ini sulit dilakukan.

Apa PR pemerintah? Menurut Bhima, melakukan perombakan total dalam administrasi keuangan negara. Dimulai dari pos prioritas. Menurutnya, perlu ada dana spesifik di luar bencana alam, seperti pandemi. Respons pemerintah juga harus diubah. Misalnya, memberikan sanksi bagi pejabat yang lambat mencairkan anggaran. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.