Hadapi Libur Nataru, Pemerintah Godok Kebijakan Mobilitas Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan terkait mobilitas masyarakat di periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kebijakan tersebut akan dikeluarkan agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 setelah libur Nataru.

"Pemerintah sedang menyusun kebijakan antisipasi libur panjang yang tentunya tidak akan terlepas dari prinsip kehati-hatian," ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, seperti dikutip Antara, Selasa (5/10).

Baca juga : PPN Sembako Dibatalin Kerek Daya Beli Masyarakat

Wiku mengatakan, saat ini Indonesia sedang dalam kondisi penanganan kasus yang cukup terkendali. Maka, sudah sepatutnya kondisi ini dipertahankan dengan tidak terlena dan tetap berhati-hati.

"Mohon kepada Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kegiatan masyarakat dengan membantu sosialisasi yang jelas di daerah masing-masing. Khususnya rincian protokol kesehatan yang harus dijalankan untuk meminimalisir peluang penularan sebesar-besarnya," pinta Wiku.

Baca juga : Pelaku Usaha Dukung Pemerintah Kendalikan Impor Dan Harga Baja

Ia menerangkan, kasus positif di Indonesia pada pekan ini mengalami penurunan 34,6 persen dibandingkan pekan lalu. Sementara, kasus aktif berada di bawah 1 persen, yaitu 0,86 persen di pekan terakhir. Sedangkan rata-rata kesembuhan akibat Covid-19 tercatat meningkat mencapai 95,77 persen dalam sepekan terakhir.

Wiku menambahkan, antisipasi juga berlaku untuk mobilitas dari luar negeri ke Indonesia. "Pembukaan pintu masuk internasional pun akan tetap memperhatikan pemenuhan syarat perjalanan dan mekanisme skrining setelah masuk di Indonesia," terangnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.