Jokowi Prihatin

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi prihatin mendengar kabar banyaknya rakyat kecil tercekik pinjaman online (pinjol). Kepala Negara pun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memerhatikan hal ini.
 
Hal itu disampaikan Jokowi di acara OJK Virtual Innovation Day 2021, di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Sejumlah pejabat hadir. Mulai dari Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, sampai petinggi OJK lainnya.
 
Di awal pidatonya, Jokowi membeberkan pesatnya gelombang digitalisasi dalam beberapa tahun terakhir. Dipercepat lagi oleh pandemi Covid-19.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mendukung terus bermunculannya bank dan asuransi berbasis digital. Termasuk e-payment, financial technology atau fintech, hingga fintech syariah. 
 
Fenomena sharing economy, sebut Jokowi, semakin marak. Mulai dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business-to-business. "Tetapi, pada saat yang sama, saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi," ucap Jokowi, lugas.
 
Salah satunya, penipuan yang dilakukan pinjol yang mencekik masyarakat dengan bunga tinggi. "Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya," ungkapnya.
 
Karena itu, Jokowi meminta OJK mengawal dan memfasilitasi perkembangan industri keuangan berbasis digital ini. Agar tumbuh secara sehat. Ia optimis, jika dikawal dengan tepat, Indonesia punya potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India. "Bisa membawa ekonomi kita menjadi terbesar dunia ketujuh di 2030," yakinnya.
 
Bos OJK tidak secara spesifik menyampaikan persoalan pinjol ilegal ini di pidatonya, kemarin. Tapi, pada 20 Agustus lalu, Wimboh pernah meminta kerja sama semua pihak untuk membasmi pinjol ilegal. 
 
"Pinjaman online ilegal harus kita basmi bersama, karena pelaku pinjaman online ilegal membebani dan merugikan masyarakat," tegas Wiboh, dalam jumpa pers Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberantasan Pinjol Ilegal, di Jakarta, Jumat (20/8). Pernyataan bersama tersebut diteken OJK dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Koperasi dan UKM, dan Polri.
 
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno paham dengan keprihatinan Jokowi. Sebab, saat ini memang banyak masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal ini. "Kami di Dapil (daerah pemilihan) sering sekali ketemu korban-korban pinjol ini," kata politisi PDIP ini, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.