Bukittinggi, dari Kota Kolonial ke (Ibu) Kota Republik

Sejak abad XIX dikenal dengan nama Fort de Kock —yang kemudian disebut Bukittinggi. Kawasan ini dulunya merupakan bagian utama dari Nagari Kurai V Jorong. Nagari yang bertemperatur antara 16,9–23° Celcius dengan kawasan yang sejuk, udara yang bersih, dan langit siang hari yang cerah. Suasana di pagi hari masih terasa sepi, tenang, nyaman, dan sejuk.  Kurai V Jorong berada di bagian selatan Pantai Barat Sumatra. 

Dari Kurai V Jorong Jadi Kota Bercorak Kolonial

Terbentuknya Pasar Ateh yang berada berada di jantung Kurai V Jorong, tidak bisa dipisahkan dari konflik Padri dan Kerajaan Pagaruyung. Pasar tersebut berdiri di atas Bukik Kubangan Kabau. Pada tahun 1820 diadakan pertemuan adat suku Kurai yang juga dihadiri petinggi kolonial Belanda.  Dalam pertemuan itu disepakati untuk mengganti namanya menjadi Bukik Nan Tatinggi. Nama yang terakhir itulah yang menjadi Bukittinggi (Zulqayyim, 2006).

Kesepakatan lain yang dicapai pemerintah kolonial Belanda ialah izin mendirikan fort (benteng), overheidsgebouw (bangunan pemerintahan), rumah pengadilan yang anggotanya berasal dari pribumi, kierkoff (kuburan Belanda), dan lainnya. Untuk rencana pembangunan, penghulu Kurai telah menyediakan Bukit Jirek, Sarang Gagak,Tambun Tulang, Cubadak Bungkuak, dan Malambuang. Beberapa kawasan perbukitan inilah yang kemudian menjelma menjadi kawasannya Fort de Kock (Hadjerat, 1946: 7).

Tidak sekadar bangunan pertahanan, pemerintah kolonial Belanda turut membangun tangsi-tangsi militer di dekat benteng. Bangunan lainnya yang turut dibangun masa itu adalah rumah opsir-opsir KNIL dan veldpolitie yang berada di atas Ngarai Sianok. Sejak akhir abad ke-19, Fort de Kock menjelma menjadi Buitenzorg. Perkembangan kota telah mendorong arus migrasi etnis dan membuat perkampungan. 

Selain itu, pemerintah turut membangun gevangenis (rumah penjara) tahun 1840, Kweekschool atau Sekolah Raja (1856),kerkhof (kuburan) pada 1832, paardenrennen atau pacuan kuda di Bukit Ambacang (1889), dan menyiapkan taman bunga (stormpark) tahun 1900. Belum merasa puas, pemerintah residensi Sumatra Westkust pada 1926 membangun klokketoren, kemudian orang Minang menyebutnya Jam Gadang.  Sebagai ibukota dari Padangsche Bovenlanden (dataran tinggi Padang), Bukittinggi tetap bertahan sebagai pusat pemerintahan sampai datangnya tentara pendudukan Jepang.

Dari Pusat Pemerintahan Jadi Ibu Kota Negara

Sejak Pendudukan Jepang pada Maret 1943, secara resmi Sumatra Westkust berganti nama menjadi Sumatora Nishikaigan-shū (スマトラ西海岸州). Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi menjadi pusat militer strategis untuk mengendalikan wilayah Sumatra hingga Singapura dan Thailand, serta berganti nama menjadi Bukittinggi Shi Yaku Sho (Sufyan, 2020). 

Baca juga : BSI Dukung Pariwisata Halal Lewat MotoGP Mandalika 2025

Selain itu, di masa Dai Nippon membangun struktur pertahanan seperti Lubang Jepang di Bukittinggi. Sampai jelang akhir tahun 1944, pembuatan lubang ini diduga melibatkan 2000 orang tenaga romusha – yang berasal dari Sumatra (Tempo Publishing, 2002). 

Lubang tersebut berfungsi sebagai bunker dan tempat penyiksaan untuk para pekerja romusha dan tahanan. Kehidupan rakyat secara keseluruhan di Indonesia menderita kelaparan dan kemiskinan. Jepang memobilisasi pendidikan dan membentuk barisan untuk kepentingan mereka derita selama 3,5 tahun kekuasaan Dai Nippon berakhir dengan dibacakannya teks Proklamasi Kemerdekaan oleh Bung Karno dan didampingi oleh perumus teks Proklamasi sekaligus putra kelahiran Bukittinggi, Moh. Hatta. 

Di awal kemerdekaan, di Bukittinggi pun tidak kalah heroiknya. Pengibaran pertama bendera Merah Putih di Bukittinggi pada 19 Agustus 1945 dilakukan di puncak Jam Gadang setelah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar, meskipun menghadapi pertentangan dari pihak Jepang. Pemuda bernama Mara Karma memimpin aksi pengibaran Sang Saka Merah Putih ini dan berhasil mengibarkannya untuk pertama kalinya di lokasi tersebut (Kementerian Penerangan, 1953).  

Bersamaan dengan pengibaran Sang Dwi Warna di Jam Gadang, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembentukan  delapan propinsi di Indonesia. Untuk wilayah Sumatra meliputi daerah yang pernah menjadi residensi di masa Kolonial Belanda (Residentie Atjeh, Tapanoeli, Sumatra's Westkust, Benkoelen, Lampoengsche, Palembang, Djambi, RiouwOostkust van Sumatra, dan Bangka en Billiton) atau daerah Rikugun Tomi Shudan Sumatra di masa Dai Nippon. 

Lalu, di mana ibu kota dari  Provinsi Sumatra? Bukittinggi diputuskan menjadi ibu kota Provinsi Sumatera oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 9 Agustus 1947. Tidak mengherankan, sedari awal kemerdekaan hingga jelang Desember 1948, kawasan Bukittinggi menjadi pusat pemerintahan, juga menjadi bagian penting dalam  urat nadi dari wilayah terdekatnya, seperti Riau dan Jambi. 

Baca juga : Lidah Tanah, Stasiun Warisan Kolonial Di Sumut Kini Layani Penumpang Lagi

Dalam Provinsi Sumatra Tengah, ditegaskan, “Pada masa itu Bukittinggi jang telah mendjadi ibu kota Sumatera lalu bersiap-siap untuk menjambut kedatangan Presiden. Presiden akan datang dari Jogja ke Bukittinggi jang telah mendapat nama djulukan “Jogja kedua” atau ibu kota RI”. Rencana untuk menjadikan ibu kota dari Indonesia pun diperkuat dengan sinyalemen, bahwa pada 19 Desember 1948, Bung Karno direncanakan akan berkunjung ke Bukittinggi (Kementerian Penerangan, 1953).  

Jelang Desember 1948, seluruh instansi pemerintahan yang berkedudukan di Medan dan Pematangsiantar diungsikan ke Bukittinggi bersama seluruh perangkatnya. Instansi tersebut antara lain Jawatan Kepolisian Negara, Pencetakan Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (OERIPS), markas TNI Divisi IX/Banteng (Sumatera Tengah), serta seluruh markas besar seluruh laskar rakyat dipusatkan di Kota Bukittinggi (Kompas, 15 November 1987)

Tak hanya itu, sekolah kadet TNI juga didirikan di Bukittinggi. Pada 1 September 1948, enam orang perempuan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama dengan 44 siswa laki-laki di SPN Bukittinggi, sehingga sejak saat itu tanggal 1 September diperingati sebagai hari lahirnya polisi wanita (Polwan). Beberapa anggota pertamanya merupakan jebolan Sekolah Inspektur Polisi (Oudang, 1962; Tanumidjaja, 1971; . 

Pembentukan pemerintah darurat PDRI dibentuk atas perintah Presiden Soekarno-Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 19 Desember 1948. Bermula dari Agresi Militer II Belanda yang merebut ibukota RI di Yogyakarta. Jelang ditangkap, Sjafruddin Prawiranegara menyebutkan, Soekarno dan Hatta saat itu sempat mengadakan Sidang Kabinet darurat. Hasilnya, tampuk pemerintahan untuk sementara diserahkan ke Sjafruddin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintah darurat.

Pada 19 Desember 1948 Bukittinggi yang telah menjelma sebagai ibukota negara itu pun dibombardir oleh pesawat udara milik Belanda. “dan dari segenap jurusan itu maju ke Bukittinggi untuk menduduki ibukota negara ini” Di tengah dentuman bom, bertempat di istana Wakil Presiden, diselenggarakan rapat darurat yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara (Kementerian Penerangan, 1953).  

Baca juga : Dampingi Kapolri, Andi Gani Melayat ke Kediaman Hotma Sitompul

Rapat itu juga dihadiri oleh Ketua Komisariat Pemerintah Pusat untuk SumatraTeuku Moh, Hassan, PTTS Kolonel Hidayat, Gubernur Sumatera Tengah Mr. M. Nasroen, dan beberapa orang pegawai  menetapkan, bahwa Sumatra Tengah dibekukan. Dan sebagai gantinya pemerintahan residensi kembali dihidupkan. 

Rentetan masa lalu dari koto rang Agam menegaskan bahwa kawasan ini tidak sekadar disimbolkan dengan jam gadang ataupun indahnya karbouwengatnya Ngarai Sianok belaka. Bukittinggi menjadi bagian representasi ibukota dari Propinsi Sumatra di awal kemerdekaan; ibukota dari Sumatra Tengah (1947), juga menjadi bagian dari kesejarahannya sebagai ibukota negara Republik Indonesia.  

Bukittinggi tidak sekadar istimewa, juga menjadi ingatan bersama oleh anak bangsa dalam narasi masa lalunya sebagai bagian ibukota negara, sebagaimana halnya Jakarta ataupun Yogyakarta. Sehingga butuh sedikit orang yang berhimpun dalam tim kecil, untuk merekonstruksi kembali pentingnya posisi Bukittinggi sebagai bagian dari memori kolektif bangsa ini. 

Fikrul Hanif Sufyan
Periset dan pengajar sejarah. Pernah menjadi dosen tamu di Faculty of Art University of Melbourne Australia

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.