Dewan Pers

Dark/Light Mode

China Protes Pengeboran Minyak Dan Latihan Militer Indonesia Di Natuna

Kamis, 2 Desember 2021 18:44 WIB
Kapal China Coast Guard. (Foto: Ist)
Kapal China Coast Guard. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah China dilaporkan melayangkan protes diplomatik terhadap pemerintah Indonesia lantaran melakukan pengeboran minyak dan gas alam di Laut Natuna Utara, yang diklaim negeri Tirai Bambu sebagai bagian dari hak bersejarahnya.

Dalam laporan Reuters, pemerintah China disebut sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, beberapa bulan lalu. Mereka meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran tersebut.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengungkapkan, China berargumen, lokasi pengeboran itu melanggar batas Nine-Dash Line, jalur yang digunakan negara itu untuk mengklaim sebagian besar Laut China Selatan.

Berita Terkait : Jasa Raharja Borong 3 Penghargaan Di Ajang Bisnis Indonesia Top BUMN Awards 2021

Permintaan yang belum pernah terjadi dan belum pernah dilaporkan sebelumnya itu, meningkatkan ketegangan antara China dan Indonesia di wilayah strategis tatkala ekonomi global juga sedang bergejolak.

"(Surat itu) sedikit mengancam, karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda nine-dash line mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," ujarnya kepada Reuters, dikutip Kamis (2/11).

Ditegaskannya, Indonesia tidak akan mengikuti kemauan China. "Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran, karena itu adalah hak kedaulatan kami," tegas Farhan.

Berita Terkait : Garuda Indonesia Bidik Rute Umrah

Keberadaan surat ini juga dibenarkan oleh tiga narasumber yang diwawancarai Reuters. Dua dari mereka mengatakan China berulang kali menuntut Indonesia untuk menghentikan pengeboran di LCS.

Selain pengeboran, China juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang dilakukan pada Agustus lalu. Latihan ini diikuti oleh 4.500 pasukan gabungan militer Amerika Serikat dan Indonesia, yang merupakan kegiatan rutin sejak 2009.

"Di dalam surat formal, pemerintah China menunjukkan kekhawatiran akan stabilitas keamanan di area itu (LCS)," bebernya.
 Selanjutnya