Novelis Ungkap Sesuatu Di Balik Agenda Pengadilan HAM Uighur

RM.id  Rakyat Merdeka - Keberadaan etnis Uighur di wilayah Xinjiang, China dinilai kerap dijadikan komoditas politik oleh para politisi yang berseberangan dengan sistem ketatanegaraan China. Tujuan mereka cuma untuk menggencet Tiongkok.

Sebab, demografi wilayah Xinjiang tiga kali lebih luas dari Malaysia dan mengandung banyak Sumber Daya Alam (SDA). Hal tersebut disampaikan novelis yang terkenal lewat bukunya berjudul 'Islam di China Dulu dan Kini', Novi Basuki dalam sebuah podcast yang membahas tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Uighur terhadap pemerintah Tiongkok, Sabtu (11/12). "Bayangkan jika (Xinjiang) lepas dari China," kata Novi.

Dia menilai, agenda pengadilan HAM Uighur yang digelar di Inggris merupakan bagian dari komoditas politik. Terutama, jika persoalan genosida yang diangkat pada pengadilan tersebut.

"Padahal data statistik menunjukkan tingkat jumlah kelahiran etnis Uighur lebih tinggi dari Etnis Han dan genosidanya di mana?" ungkapnya.

Baca juga : Kerukunan Umat Beragama Modal Pemda Tegakkan HAM

Menurut dia, kamp edukasi yang dilakukan Pemerintah Tiongkok merupakan pintu masuk untuk mengadili Pemerintah Negeri Tirai Bambu oleh pengadilan yang dipimpin aktivis HAM, Geoffrey Nice.

Novi melihat agenda pengadilan itu tidak berbeda dengan yang dilakukan badan intelijen Amerika, CIA. "Ini bukan data tertutup, bisa dilihat di media secara terbuka bagaimana sepak terjang pendiri dari pembuat agenda pengadilan ini," ujar Novi.

Pemerintah China sudah melakukan beberapa upaya untuk kebijakan di Xianjiang, khususnya etnis Uighur. Kebijakan pertama dilakukan secara keras. "Jadi gigi dilawan gigi," imbuh dia.

Namun, lanjut dia, kebijakan keras ini diubah dengan kebijakan yang sangat lunak dan akomodatif. Perubahan ini dilakukan setelah mengevaluasi kebijakan keras, tetapi tak ada perubahan yang signifikan.

Baca juga : Andika Jenderal Romantis

"Dan, ternyata kebijakan yang akomodatif juga tidak mengubah, sebab mereka masih melakukan aksi teroris," bebernya.

Kebijakan yang sekarang diterapkan merupakan kombinasi dari dua kebijakan sebelumnya. Yakni memadukan kebijakan keras dan akomodatif dalam bentuk kamp edukasi.

"Ini tujuannya sangat bagus, yaitu membantu etnis Uighur untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi, karena banyak di antara mereka tidak memiliki skill dan tidak bisa bahasa mandarin," imbuhnya.

Sebelumnya Pengadilan Independen yang berbasis di Inggris menetapkan Tiongkok bersalah atas genosida ke etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Baca juga : Walkot Tangerang: Penanggulangan HIV Merupakan Kinerja Bersama

Dilansir dari ITV, Jumat (10/12), ketua pengadilan mendasarkan keputusan tersebut pada bukti bahwa kebijakan pengendalian kelahiran dan sterilisasi paksa pemerintah Tiongkok yang menargetkan etnis Uighur.

Uighur adalah kelompok etnis yang sebagian besar muslim. Tiongkok diduga bermaksud untuk menghancurkan sebagian besar populasi mereka. Pengacara Inggris, Geoffrey Nice mengatakan, pelecehan itu disebut merupakan bagian dari kebijakan yang terkait langsung dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan tingkat tertinggi pemerintah Tiongkok. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.