Dark/Light Mode

Kerukunan Umat Beragama Modal Pemda Tegakkan HAM

Jumat, 10 Desember 2021 21:32 WIB
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani (Foto: Dok. KSP)
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani (Foto: Dok. KSP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Keberhasilan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menciptakan kerukunan umat beragama menjadi modal besar dalam menciptakan ekosistem penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Demikian disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, menanggapi peringatan Hari HAM Sedunia, yang dilaksanakan setiap 10 Desember.

“Kisah-kisah baik dari daerah yang berhasil menciptakan toleransi beragama akan berguna untuk Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan kasus HAM terkait intoleransi dan diskriminasi,” kata Jaleswari, di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (10/12).

Baca juga : Menag Dukung BEM UI Suarakan Moderasi Beragama di Kampus

Menurut Jaleswari, penyelesaian kasus HAM, terutama terkait masalah toleransi beragama di sejumlah daerah, harus menjadi role model bagi daerah lain. “Sehingga dalam jangka waktu yang panjang memudahkan untuk tidak terjadinya pelanggaran HAM yang berulang,” tegasnya.

Jaleswari mencontohkan upaya Pemkot Kupang yang berhasil menciptakan kerukunan umat beragama melalui program rumah kebersamaan. Program ini menjadi solusi atas konflik yang muncul dalam pembangunan rumah ibadah di suatu kawasan. “Pemda dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) setempat membuat terobosan dengan menciptakan forum kebersamaan yang di dalamnya berisi tokoh-tokoh agama,” terang Jaleswari.

Baca juga : Hari Ini Peletakan Batu Pertama GKI Yasmin, Alhamdulillah Toleransi Menang

Di tempat terpisah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengakui, penyelesaian kasus HAM terkait intoleransi beragama memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, dan melibatkan berbagai stakeholder, terutama para tokoh agama.

“Apabila ada gejolak mengenai agama, maka FKUB masuk untuk membantu. Misalnya masalah izin kerja dengan masyarakat sekitar mayoritas Muslim, FKUB masuk dan mencari tahu maksud untuk menentramkan masyarakat di situ. Sehingga Pemkot lebih mudah untuk masuk juga,” tutur Hendrar.

Baca juga : Komitmen Ganjar Sediakan Ruang Bagi Anak Muda Kembangkan Hobi

Hal yang sama juga dilakukan Pemkot Singkawang. Guna meredam konflik antar agama, Pemkot Kupang sering menggelar diskusi dan audiensi dengan komunitas-komunitas umat beragama, bahkan menggelar perayaan hari raya setiap agama.

“Kami juga sering menggelar event kebudayaan, dengan menampilkan budayanya masing-masing etnis. Ini yang membuat Kota Singkawang meraih predikat Kota Tertoleran 2 tahun berturut-turut,” papar Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.