PM Shtayyeh Ngarep RI Terus Dukung Palestina

 Sebelumnya 
Upayakan Persatuan

Persatuan di dalam negeri Palestina diyakini bisa mempercepat proses perdamaian negara itu dengan Israel. Dia menyambut baik dukungan Presiden Jokowi untuk membantu memfasilitasi proses rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina.

Dia bilang, pihaknya akan melakukan segala upaya untuk membuat rekonsiliasi Palestina menjadi mungkin. “Karena persatuan penting untuk mengakhiri pendudukan,” katanya.

Sebagai informasi, Hamas, Fatah, dan 12 faksi Palestina telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi dalam pertemuan di Aljazair pada 13 Oktober 2022. Pertemuan itu, yang antara lain menyepakati pemilihan legislatif dan presiden dalam waktu satu tahun, bertujuan menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung selama 15 tahun melalui pemilu baru di wilayah Palestina yang diduduki.

Baca juga : Partisipasi RI Dalam Global Value Chain Digenjot, Pembangunan KIT Batang Terus Diakselerasi

Di bawah perjanjian rekonsiliasi itu, faksi-faksi Palestina juga mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas. Organisasi itu dianggap sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Palestina.

Terkait pemilu mendatang, Shtayyeh menjelaskan bahwa Pemerintah Palestina siap berkoalisi dengan faksi-faksi yang berbeda. Sebab, rekonsiliasi adalah alat untuk mendukung perjuangan Palestina.

“Penting untuk memastikan bahwa Pemerintahan Palestina di masa depan akan menjangkau seluruh wilayah Palestina termasuk Gaza dan Jenin,” katanya.

Pembicaraan lebih mendetail mengenai perjanjian rekonsiliasi antara faksi-faksi Palestina akan dilanjutkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab yang akan berlangsung di Aljazair bulan depan. Dia mengungkapkan, pihaknya akan berupaya mewujudkan hal itu. “Jika ada kemauan, pasti ada jalan,” katanya.

Baca juga : Literasi Digital Jadi Benteng Pertahanan Hadapi Bahaya Arus Informasi

Seperti diketahui, perpecahan politik sejak 2007 telah melemahkan perjuangan Palestina untuk mewujudkan negara yang merdeka, serta menunda pemilihan presiden dan legislatif. Kemenangan Hamas kemudian menjadi dasar perpecahan politik.

Hamas merupakan kelompok yang menentang perdamaian dengan Israel itu meraih kendali atas Jalur Gaza pada 2007. Sementara Otoritas Palestina yang didukung Barat dan dipimpin Abbas tetap mendominasi Tepi Barat. Sejak itu, Gaza berada di bawah blokade Israel dan telah menghadapi sedikitnya tiga serangan Israel.

Fatah dan Hamas sebelumnya telah berusaha untuk menyelesaikan perbedaan mereka dalam beberapa putaran pembicaraan. Mereka bahkan bersepakat membentuk pemerintahan sementara. Tapi rekonsiliasi belum juga terwujud.

Sejumlah pemberitaan menyebut, pendukung kuat Palestina, Arab Saudi, mulai beralih haluan dan menjalin hubungan dengan Israel. Namun hal itu dibantah Shtayyeh. Dia menegaskan, tidak sedikitpun Saudi keluar dari komitmenya untuk Palestina.

Baca juga : Projo Bantah Musra Jadi Tunggangan Politik Capres Tertentu

“Saudi tidak menormalisasi hubungan apa pun dengan Israel. Pangeran Muhammad bin Salman dan Raja Salman bin Abdul Aziz sangat jelas mengatakan bahwa Arab akan berdamai jika Israel menarik pasukannya dari Palestina, Suriah, dan wilayah Arab lainnya, dan menyetujui batas wilayah pada tahun 1967,” terangnya.

“Tapi jika Israel tetap mau meneruskan okupasinya, maka normalisasi itu tidak akan pernah terjadi,” ujarnya. ■ 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.