Tegas, Sekjen PBB Minta Myanmar Bebaskan Semua Pemimpin Dan Tahanan Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekjen PBB Antonio Guterres menyoroti situasi di Myanmar, yang belakangan ini semakin memburuk.

Kekerasan brutal dan kemiskinan yang semakin parah, terus mewarnai negara tersebut. Belum lagi, penindasan sistematis yang menghancurkan harapan untuk kembali ke demokrasi.

Guterres bilang, konflik ini memperburuk ketidaksetaraan dan kerentanan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan. Termasuk, kekerasan seksual, perkawinan paksa, dan perdagangan manusia.

Hal ini antara lain ditandai oleh semakin banyak orang yang melintasi perbatasan, untuk mencari keamanan dan perlindungan.

"Situasi ini tidak dapat dibiarkan. Lebih dari satu juta orang Rohingya masih berada di Bangladesh, di kamp pengungsian terbesar di dunia. Dan, sayangnya, kondisi pemulangan mereka yang aman, sukarela, dan bermartabat belum terlihat. Masih banyak yang harus dilakukan," tutur Guterres dalam konferensi pers usai KTT ke-13 ASEAN-PBB di Cenderawasih Room 3, Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023.

Baca juga : Sekjen PBB Puji Kepiawaian Diplomasi Presiden Jokowi

Terkait hal tersebut, Guterres menghargai pendekatan berprinsip ASEAN melalui Konsensus Lima Poin. Serta mendorong semua negara untuk mencari strategi terpadu terhadap Myanmar.

"Saya juga mengakui upaya gigih Ketua ASEAN, Indonesia, untuk melibatkan semua pihak yang berkonflik dalam dialog politik," ucap pria yang menjabat Sekjen PBB sejak 2017.

"Seruan saya kepada penguasa militer Myanmar jelas. Bebaskan semua pemimpin dan tahanan politik yang ditahan. Buka pintu menuju pemulihan pemerintah yang demokratis," tegasnya.

Tak Bakal Ambil Alih

Junta militer Myanmar mengecam keputusan dan pernyataan dalam KTT ke-43 ASEAN, yang memastikan negara tersebut tidak akan mengambil alih kepemimpinan bergilir blok regional ASEAN pada tahun 2026.

Keketuaan Myanmar di KTT ASEAN pada 2026, dialihkan ke Filipina.

Baca juga : Ribuan Warga Dan Gardu Ganjar Bersholawat Doakan Pemimpin Yang Persatukan Bangsa

Selain itu, ASEAN juga menyerukan Myanmar untuk menyetop kekerasan. Junta diminta tidak menargetkan warga sipil.

"Kami menyerukan ASEAN, agar patuh pada ketentuan dasar piagam ASEAN, khususnya non-intervensi urusan dalam negera negara anggota," kata Junta Militer, seperti dikutip AFP.

Ini bukan pertama kali Myanmar ditangguhkan statusnya sebagai ketua ASEAN.

Tahun 2006, Myanmar juga pernah ditangguhkan akibat ancaman boikot dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan kekuatan dunia lainnya.

Diskon Hukuman

1 Agustus 2023, rezim militer Myanmar mengumumkan pemotongan enam tahun penjara, dari total hukuman 33 tahun  untuk pemimpin Myanmar yang dikudeta militer pada 2021, Aung San Suu Kyi (78).

Baca juga : BKS: LRT Jabodebek Hadir Berkat Kepemimpinan Dan Keberanian Presiden Jokowi

Pengurangan hukuman ini merupakan bagian dari grasi massal menyambut hari raya umat Buddha.

Aung San Suu Kyi telah diampuni dalam lima kasus. Namun, dia masih harus menjalani hukuman atas 14 kasus.

Mantan presiden Myanmar Win Myint, yang juga dicopot dalam kudeta militer 2021, mendapat pengurangan empat tahun penjara.

Secara teratur, Myanmar memberikan amnesti kepada ribuan tahanan, untuk memperingati Hari Raya Umat Budha.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.