Twitter Stop Iklan Politik di Seluruh Dunia, Tim Donald Trump Kelojotan

RM.id  Rakyat Merdeka - Mulai 22 November mendatang, Twitter Inc (TWTR.N) resmi melarang penayangan iklan politik di platform-nya. telah mengambil keputusan, untuk menghentikan semua iklan politik di seluruh dunia.  Hal ini ditegaskan CEO Twitter, Jack Dorsey.

"Kami percaya, jangkauan pesan politik harus diusahakan. Bukan dibeli," kata Dorsey, dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Kamis (31/10).

Keputusan ini menuai polemik. Terutama di Amerika Serikat (AS), yang tengah bersiap menyambut Pilpres 2020. Tim kampanye Donald Trump seperti kelojotan.

Brad Parscale yang menjabat Manajer Kampanye Trump, menggambarkan langkah Twitter sebagai "upaya untuk membungkam kaum konservatif" dan "keputusan yang sangat bodoh" untuk pemegang saham perusahaan.

"Apakah Twitter juga akan menghentikan iklan dari saluran media liberal yang bias? Yang sekarang tidak terkendali, karena mereka membeli konten politik yang untuk menyerang Partai Republik," kata Parscale dalam sebuah pernyataan.

Baca juga : Kemenpora Siapkan Bonus Untuk Juara Dunia Junior

"Ini adalah upaya lain untuk membungkam kaum konservatif, karena Twitter tahu, Presiden Trump memiliki program online paling canggih yang pernah dikenal," imbuhnya.

Sebaliknya, kalangan Demokrat memuji keputusan Twitter. "Kami sangat mengapresiasi langkah Twitter. Konten yang belum terbukti benar, seperti yang muncul dari kampanye Trump, sebaiknya memang tak muncul dalam iklan," ujar Bill Russo, Deputi Direktur Komunikasi Tim Kampanye Biden, dalam surat elektroniknya, seperti dikutip Reuters, Kamis (31/10).

"Sangat disayangkan, bila penarikan iklan politik menjadi satu-satunya pilihan bagi perusahaan media sosial untuk mengatasi hal tersebut. Namun, bila kita dihadapkan pada pilihan antara iklan bernilai dolar AS dan integritas demokrasi, uang atau pendapatan bukanlah segalanya. Itu jelas," sambungnya.

Analis berharap, keputusan ini tidak mereduksi bisnis Twitter. Untuk diketahui, dalam perdagangan setelah jam kerja, Rabu (30/10), saham Twitter anjlok 1,9 persen.

Belakangan ini, perusahaan media sosial - termasuk Facebook yang menjadi rival Twitter - menghadapi tekanan yang terus meningkat untuk menghentikan penayangan iklan yang berpotensi menyampaikan informasi keliru. Dikhawatirkan, iklan ini dapat menyetir pemilu.

Baca juga : Inter Milan Sempurna, AS Roma Terpeleset

Terkait hal itu, Facebook telah menyatakan sikap untuk memerangi informasi keliru setelah propaganda Rusia di platform media sosialnya terlihat mempengaruhi Pemilu AS 2016, yang dimenangkan Trump dari Partai Republik.

Namun, perusahaan yang didirikan oleh Mark Zuckerberg bersikap longgar terhadap iklan para politisi.

Hal ini memicu kemarahan sejumlah kandidat Partai Demokrat yang bertarung di Pemilu 2020, seperti mantan Wakil Presiden Joe Biden dan Senator Elizabeth Warren.

Soal ini, Jasmine Enberg - analis senior Perusahaan Riset eMarketer - ikut mengkritisi langkah Twitter.

"Mengingat sifat platform, orang, penerbit, dan politisi masih akan menggunakan Twitter untuk membahas politik secara organik, maka langkah yang diambil Twitter tak sepenuhnya menyelesaikan masalah informasi yang salah," katanya.

Baca juga : Perseteruan Politik di Tubuh Golkar

David Herrmann, Presiden Hermann Digital LLC - pembeli media independen yang berbasis di Los Angeles yang bekerja dengan merek langsung ke konsumen - pun setali tiga uang. Dia tak setuju dengan gagasan pelarangan iklan politik di jaringan apa pun. Termasuk, Twitter.

"Melarang iklan politik tidak merusak kampanye presiden, itu menyakiti politik lokal yang bergantung pada jangkauan iklan berbayar,” cuitnya lewat akun Twitter, @hermanndigital, Kamis (31/10). [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.