Usir Warga Israel, Anwar Ibrahim Tak Gentar Digertak AS

RM.id  Rakyat Merdeka - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim bersikap tegas dan keras terhadap munculnya kampung Israel dalam proyek komunitas teknologi swasta di negara bagian Johor. Para warga Israel itu akan diusir dari Malaysia. Anwar tak gentar dengan gertakan Amerika Serikat (AS).

Seperti dilaporkan Middle East Monitor, Kementerian Dalam Negeri Malaysia secara resmi menyelidiki proyek Network School, komunitas bagi para profesional digital yang didirikan oleh eks Chief Technology Officer (CTO) Coinbase, Balaji Srinivasan. Komunitas itu beroperasi di kawasan Forest City, sebuah proyek reklamasi di Johor. Berdasarkan situs resminya, proyek tersebut dirancang jadi wadah pemukiman berbasis komunitas bagi pengusaha teknologi dan profesional digital untuk membangun ekosistem startup.

Investigasi ini dipicu maraknya unggahan di media sosial yang menyatakan sejumlah peserta proyek punya kewarganegaraan ganda Israel. Mereka memasuki Malaysia memakai paspor dari negara lain.

Anwar menegaskan, pihaknya tak akan ragu mengambil tindakan hukum serta deportasi secara instan jika hasil investigasi membuktikan keterlibatan warga negara Israel yang melanggar aturan imigrasi Malaysia.

"Jika kita menemukan warga Israel, mereka akan segera dideportasi karena kita tidak mengakui Israel," tegas Anwar.

Merespons pernyataam Anwar, AS pun mengancam menangguhkan bantuan untuk Malaysia. Ancaman itu disampaikan para anggota parlemen AS. Mereka menyerukan kepada Pemerintah Presiden AS Donald Trump meninjau hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia.

Baca juga : APBD Berkurang Karena Dana Transfer Dipotong Pusat, Kepala Daerah Mulai Teriak

Dalam surat bersama yang diteken anggota Kongres: Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman, dan Jake Auchincloss, mendesak Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengklarifikasi langkah yang harus diambil sebagai respons atas pernyataan Anwar.

Menurut mereka, selama ini Malaysia menerima bantuan keamanan, termasuk program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET), yang membiayai pelatihan militer profesional AS bagi personel militer Malaysia. Malaysia juga dapat manfaat signifikan dari akses ke teknologi dan pasar.

"Mestinya mereka tak menargetkan warga negara salah satu sekutu terdekat kami. Jika Malaysia menolak membatalkan kebijakan diskriminatif ini dalam waktu 15 hari, kami mendesak penangguhan pendanaan IMET," tulis surat itu, seperti dikutip The Star, Kamis (23/7/2026).

Dalam surat itu, mereka juga menegaskan, tak dapat diterima bagi seorang kepala negara secara terbuka menyatakan negaranya akan memburu dan mengusir warga negara sekutu dekat Amerika hanya berdasarkan kewarganegaraan mereka.

"AS perlu melawan anti-semitisme. (Malaysia) pemerintahan yang mempertahankan hubungan terbuka dengan Hamas. Para milisi Hamas bahkan telah berlatih di tanah Malaysia. Kami mendesak Anda (Rubio) untuk melakukan peninjauan terhadap hubungan keamanan dan ekonomi," tulis para anggota Kongres AS dalam suratnya.

Rupanya, tak cukup surat dari para anggota Kongres AS, Departemen Luar Negeri AS dilaporkan telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk AS, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, untuk dimintai penjelasan.

Baca juga : Trump Kenakan Tarif 10% ke RI, Purbaya Senang

Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia, Mohamad Hasan menyatakan, Dubes Shahrul Ikram telah menyampaikan kepada Deplu AS, bahwa kebijakan Malaysia tak mengakui Israel bukanlah hal baru.

"Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi sikap kami," tegas Mohamad Hassan, seperti dilansir kantor berita Bernama dan Reuters, Jumat (24/7/2026).

Anwar pun tak gentar. Ia memastikan akan mempertahankan kebijakan mengusir warga negara Israel dari Malayisa. Malaysia tak akan tunduk pada intimidasi

"Saya ingin menanggapi para anggota Parlemen AS. Kebijakan ini telah diterapkan Malaysia selama beberapa dekade, kami menentang kehadiran warga negara Israel, bukan orang Yahudi, karena mereka bagian tak terpisahkan dan terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, dan penindasan serta penjajahan terus-menerus terhadap Palestina dan Gaza," tutur Anwar, dilansir The Star, Jumat (24/7/2026).

Anwar menambahkan, para anggota Parlemen AS memanfaatkan kesempatan ini untuk mengancam Pemerintah Malaysia dan dirinya sebagai PM. "Ternyata mereka sama sekali tidak mengikuti perkembangan terkini, Malaysia telah menerapkan larangan itu selama beberapa dekade," tegasnya.

Malaysia, tekan Anwar, akan terus bersuara soal Palestina dan Gaza. Meski ada negara yang bersikap selektif ataupun sama sekali bungkam terhadap kekejaman dan genosida rezim zionis.

Baca juga : Minyak Dunia Meroket Lagi, IHSG Dan Rupiah Kena Getahnya

"Kami bangga menyatakan, rakyat Malaysia menjunjung tinggi martabat manusia serta menghormati semangat kemanusiaan. Kami akan terus melanjutkan kebijakan ini dan tidak akan mengizinkan warga negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia," tekan Anwar.

Meski demikian, Anwar menekankan, protes anggota Kongres AS seharusnya tak mempengaruhi hubungan dengan AS. Sebab, Malaysia tetap menyambut baik warga negara AS serta investasi bisnis dan perdagangan dari negara tersebut.

"Namun mustahil bagi kami untuk bersikap begitu penakut hingga tidak berani mengecam tindakan berlebihan seperti pembunuhan terhadap orang-orang tidak bersalah, termasuk mereka yang berada di Palestina dan Gaza," tegas Anwar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.