Hong Kong Nyerah Hadapi Demonstran?

RM.id  Rakyat Merdeka - Otoritas Hong Kong tampaknya mulai menyerah menghadapi gelombang aksi massa di wilayah itu. Pernyataan itu diungkapkan Pemimpin Eksekutif Carrie Lam. Hal ini menandai setahun demonstrasi yang dimulai tahun lalu.

Saat itu lebih dari satu juta orang turun ke jalan, memprotes rancangan aturan ekstradisi pelaku kejahatan ke China daratan yang dibuat Lam. Padahal seperti diketahui, sistem peradilan di China itu dikendalikan Partai Komunis yang berkuasa.

Lam pada akhirnya menarik rancangan peraturan tersebut setelah ribuan warga Hong Kong turun ke jalan selama berbulan-bulan. Hal ini praktis menyebabkan kegiatan ekonomi di bekas koloni Inggris ini mati suri. Demonstrasi dilakukan karena aturan itu dianggap bisa mengekang kebebasan pendapat di pusat keuangan global tersebut. Lam mengatakan, semua pihak harusnya bisa melihat ber- bagai kesulitan yang dilalui wilayah itu setahun terakhir.

Baca juga : Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional LAN Gali Strategi 8 Negara Hadapi Wabah Covid-19

“Dan karena situasi serius seperti itu, kita punya banyak masalah yang harus dihadapi,” kata Lam, dalam konferensi pers mingguan dikutip Reuters, kemarin. Dia menyebut, semua pihak perlu belajar dari kesalahan. Termasuk para anggota parlemen.

Lam menyebut, jika aksi demo seperti tahun lalu kembali terulang, dampaknya akan fatal bagi wilayah ini. “Hong Kong tidak mampu lagi menghadapi kekacauan seperti itu,” jelasnya.

Aksi protes relatif berkurang sejak pandemi Covid-19. Sebelum akhirnya massa kembali turun ke jalan selama beberapa pekan tera- khir. Kali ini menentang rancangan Undang-undang Keamanan Nasional dan Lagu Kebangsaan yang juga dianggap akan memberangus kebebasan di Hong Kong.

Baca juga : BPS: Data Tunggal Produksi Pangan Nasional Telah Digunakan Kementan

Para aktivis menyerukan agar orang-orang berkumpul pada waktu makan siang besok untuk peringatan aksi tahun lalu. Mereka juga mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum pada Minggu (14/6). Referendum ini akan memutuskan apakah warga Hong Kong akan melakukan pemogokan nasional untuk menggagalkan RUU Keamanan Nasional.

Sementara, otoritas China menyebut, RUU Keamanan Nasional Hong Kong akan berfokus pada para “pembuat onar” yang mengancam keamanan nasional. Akibatnya, ketegangan meningkat.

Lam juga sudah memperingatkan rencana aktivis untuk mengadakan referendum mogok. Terpisah, di Twitter-nya, aktivis prodemokrasi Joshua Wong menyebut, selama setahun terakhir, warga Hong Kong dan dunia telah menjadi saksi atas situasi yang memburuk di kawasan itu.

Baca juga : Wapres: Berpuasa Melatih Kesabaran Dalam Hadapi Corona

“Dengan Beijing memperketat cengkeramannya atas kebebasan Hong Kong,” kata Wong.

Sebelumnya, China telah menyetujui proposal pemberlakuan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong. UU itu melarang segala kegiatan atau tindakan yang membahayakan keamanan nasional. Termasuk separatisme, subversi, dan terorisme.

UU itu juga akan memungkinkan agen keamanan nasional yang berupa pasukan keamanan China untuk beroperasi di Hong Kong. Para kritikus menyebut, pemberlakuan UU itu sebagai pukulan mematikan bagi otonomi dan kebebasan Hong Kong.[PYB]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.