Malaysia: Krisis Politik Di Tengah Pandemi Hingga Pembungkaman Media

 Sebelumnya 
Namun, Malaysia masih terhitung lumayan dalam penanganan penyebaran virus Corona. "Di Malaysia kini ada dua isu yang harus ditangani. Satu hal adalah partai politik dan satu lagi kontrol pandemi," ujar Profesor dari Monash University Malaysia, Sin Yee Koh.

"Sejauh ini, urusan kesehatan masih bisa mengandalkan uji laboratorium, tracing pasien positif dan melakukan pembatasan gerak," lanjutnya.

Namun, akibat pemilihan legistlatif (pileg) di Sabah bulan lalu membuat adanya klaster penularan baru. Meski partai politik pendukung Muhyiddin berhasil unggul, Malaysia dinilai nekat kalau akan melakukan pemilu sela.

Baca juga : Jaga Penjualan Di Tengah Pandemi, Garudafood Luncurkan Produk Anyar

Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia, Noor Hisham Abdullah mengingatkan, akan adanya gelombang penularan baru, jika tidak ada penanggulangan serius dari pemerintah.

Mahathir Mohamad sudah mengingatkan, bahwa pemilu sela hanya akan membahayakan warga. "Kalau pemilu dilakukan segera, saya khawatir akan makin banyak orang tertular Covid-19. Makin banyak yang mati. Prioritas kita sekarang ini politik atau keselamatan rakyat?" ujarnya kepada kantor berita Bernama pekan lalu.

Sementara itu, banyak yang mengkhawatirkan otoritas Malaysia menggunakan alasan kesehatan untuk melakukan intimidasi. Sejumlah kritikus melihat, Malaysia sepertinya kembali ke era dimana mereka yang kritis akan menghadapi konsekuensi hukum dari pemegang kekuasaan.

Baca juga : Olahraga Di Rumah Jadi Pilihan Tepat

Pada 2014 lalu, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak, kantor Malaysiakini, portal berita online yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, Melayu, Cina, dan Tamil, dilempari cat merah sebagai tindakan intimidasi pada jurnalis yang dianggap menulis berita kritis kepada pemerintahan.

Kini, Editor in Chief Malaysiakini, Steven Gan harus menghadapi ancaman kurungan penjara, karena kantor beritanya mengutip postingan warga Malaysia yang isinya mengkritisi hukum Malaysia. Komite Perlindungan Jurnalis Malaysia menyebut hukuman untuk Gan sebagai "akal-akalan" dan mendesak otoritas Malaysia berhenti menggunakan ancaman hukuman untuk mengintimidasi media.

Sejumlah langkah otoritas Malaysia yang dianggap mengintimidasi media adalah dengan tidak memperpanjang visa sejumlah jurnalis Australia di kantor berita Qatar, Al Jazeera. Kantor berita ini sempat membuat dokumenter soal penanganan pekerja migran yang kasar dan penggerebekan di tengah lockdown pandemi Covid-19. Hingga, kantor beeita Al Jazeera di Kuala Lumpur pun digrebek polisi Diraja Malaysia, tanpa alasan yang jelas.

Baca juga : Kalau Setiap Keluarga Disiplin Protokol Kesehatan, Pandemi Bisa Cepat Kelar

Managing Director Al Jazeera English, Giles Trendle mengatakan, penggerebekan kepolisian Malaysia sebagai tindakan ekstrim yang tidak pantas. "Mereka mengirim pesan mengerikan dan berusaha membataai kebebasan media," ujarnya keapada ABC.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.