Dark/Light Mode

Kecuali Etnis Rohingya, Malaysia Deportasi 1200 Warga Myanmar

Selasa, 23 Februari 2021 13:02 WIB
Imigran Myanmar di Malaysia. [Foto: Bernama]
Imigran Myanmar di Malaysia. [Foto: Bernama]

RM.id  Rakyat Merdeka - Beberapa kelompok aktivis Malaysia mengajukan gugatan hukum demi menghentikan proses deportasi 1.200 warga Myanmar. Meski banyak desakan agar Malaysia tidak memulangkan para pencari suaka Myanmar ke Tanah Air mereka, proses pemulangan tetap dilaksanakan.

Sejak Selasa pagi (23/2), pulihan bus sibuk memindahkan para pencari suaka dari kamp penampungan menuju pelabuhan. Di sana, sudah ada tiga kapal militer Myanmar yang akan membawa mereka kembali ke kampung halaman mereka. Proses pemulangan para pencari suaka ini berjalan seolah tanpa hambatan berarti.

Sebanyak 1.200 tahanan dijadwalkan berangkat pada Selasa sore (23/2) dengan tiga kapal Angkatan Laut yang dikirim oleh militer Myanmar. Namun para aktivis menentang pemulangan para pencari suaka ini, karena khawatir dengan keselamatan mereka.

Berita Terkait : Malaysia Bikin Deg-degan Masyarakat Internasional

Kelompok pengungsi mengatakan, pencari suaka dari minoritas Chin, Kachin dan komunitas Muslim non-Rohingya yang masuk daftar yang akan dideportasi. Khusus untuk warga Muslim Rohingya atau pengungsi yang terdaftar di Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Otoritas Malaysia berjanji tidak akan mendeportasi mereka.

Namun, kenyataan berkata lain, Badan Pengungsi PBB mengatakan, setidaknya ada enam orang yang terdaftar di UNHCR masuk ke rombongan yang akan dideportasi.

Bus dan truk Departemen Imigrasi pun terlihat membawa para imigran ini ke pelabuhan Lumut, Malaysia barat, tempat kapal-kapal Myanmar berlabuh di pangkalan Angkatan Laut.

Berita Terkait : Menlu: Indonesia Akan Berkontribusi Selesaikan Isu Myanmar

Di saat yang sama, Kelompok Hak Asasi Amnesty International dan Asylum Access terus mendesak perintah pengadilan untuk menghentikan deportasi ini. "Jika Malaysia bersikeras mengembalikan 1.200 orang itu, (Malaysia) akan bertanggung jawab karena menempatkan mereka pada risiko penganiayaan lebih lanjut, kekerasan dan bahkan kematian," kata Direktur Amnesty Malaysia, Katrina Maliamauv dikutip Reuters.

Otoritas Malaysia belum menanggapi secara terbuka kritik atau desakan publik dan aktivis HAM atas deportasi pencari suaka dan mereka yang terdaftar di UNHCR ini.

Amerika Serikat dan PBB telah mengkritik rencana tersebut, dan menyerukan agar Badan Pengungsi PBB diberikan akses kepada warga yang ditahan. Akses itu akan memudahkan PBB untuk menilai para pencari suaka yang akan dideportasi.

Berita Terkait : Dubes Rusia Harapkan Solusi Dialog Dan Legal Di Myanmar

Badan Pengungsi PBB mengatakan, setidaknya enam orang di antara mereka yang akan dideportasi terdaftar di badan tersebut membutuhkan perlindungan internasional.
 Selanjutnya