Menlu ASEAN Rembukan Bahas Konflik Myanmar

RM.id  Rakyat Merdeka - Para Menteri Luar Negeri ASEAN berkumpul hari ini, Selasa (2/3), untuk membahas kondisi terkini Myanmar.

Pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan jalan keluar dalam mengatasi kekerasan yang mematikan sejak kudeta 1 Februari lalu. Dialog yang diadakan hingga Rabu (3/3) ini berlangsung secara virtual.

Menlu Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan, dia akan berterus terang dalam pertemuan dan akan memberi tahu perwakilan militer Myanmar bahwa ASEAN sangat kecewa dengan kekerasan tersebut. Dalam wawancara televisi Senin (1/3) malam, dia mengatakan ASEAN akan mendorong dialog antara Aung San Suu Kyi dan junta.

Baca juga : Menpora-Perbasi Bahas Rencana IBL 2021

"Ada kepemimpinan politik dan ada kepemimpinan militer, di pihak lain. Mereka perlu bicara, dan kami perlu membantu menyatukan mereka," ujar Balakrishnan.

Sebelumnya, Menlu Malaysia Hishammuddin Hussein menyatakan, ASEAN harus memainkan peran yang lebih proaktif dalam memulihkan situasi di Myanmar. "Semua pihak harus menahan diri sepenuhnya dari penggunaan kekerasan," ujarnya, Senin (1/3).

Diberitakan Reuters, Selasa (2/3), Menlu Filipina Teodoro Locsin mengatakan, ASEAN akan tegas dengan Myanmar dan mengatakan, kebijakan nonintervensi dalam urusan dalam negeri anggota "bukan persetujuan menyeluruh atau persetujuan diam-diam untuk kesalahan yang dilakukan di sana".

Baca juga : Setelah KBRI Yangon Didemo, Menlu Tahan Rencana Kunjungi Myanmar

Pekan lalu, Menlu Indonesia Retno Marsudi bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri yang ditunjuk junta militer Myanmar, Wunna Maung Lwin, serta Menlu Thailand Don Pramudwinai.

Dalam pertemuan di Bangkok tersebut, Retno menyampaikan posisi dan aspirasi Indonesia terhadap krisis politik di Myanmar, dan meminta negara itu menyelesaikan konflik politik berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.

Namun, upaya ASEAN untuk terlibat dengan militer Myanmar mendapat teguran keras dari kelompok-kelompok dalam gerakan anti kudeta, termasuk komite anggota parlemen yang telah digulingkan yang menyatakan junta sebagai kelompok "teroris".

Baca juga : Lagi, AS Jatuhi Sanksi 2 Jenderal Myanmar

Sa Sa, utusan yang ditunjuk komite untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan, ASEAN seharusnya tidak berurusan dengan "rezim yang dipimpin militer yang tidak sah ini".

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing telah berjanji untuk mengadakan pemilihan yang baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang, tetapi tidak memberikan kerangka waktu yang jelas.

Kudeta pada 1 Februari lalu menghentikan langkah Myanmar menuju demokrasi setelah hampir 50 tahun dikuasai pemerintahan militer, dan telah menuai kecaman dan sanksi dari Amerika Serikat serta negara-negara Barat lainnya. [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.