Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Junta Makin Sadis Bunuh Pendemo
Myanmar Dibombardir Sanksi
Sabtu, 6 Maret 2021 05:10 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Amerika Serikat (AS) terus membombardir sanksi terhadap Myanmar agar pemerintah berkuasa saat ini menghentikan kekerasan terhadap demonstran. Namun demikian, junta militer bergeming alias cuek.
Menurut Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener, Wakil Panglima Militer Soe Win mengatakan, sudah terbiasa dengan sanksi, dan selama ini mereka baik-baik saja, sebagai mana pemberitaan Harian Rakyat Merdeka, kemarin.
Dilansir Reuters, Pemerintah AS mengumumkan sanksi terbaru terhadap junta militer Myanmar, Kamis (4/3). Washington memasukkan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri Myanmar serta dua perusahaan yang dikelola militer ke dalam daftar hitam perdagangan.
Baca juga : KPK Ingatkan Yaqut, Pengadaan Barang Di Kemenag Rawan Korupsi
Dua perusahaan tersebut, yakni Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited. Perusahaan besar itu milik militer Myanmar. Perusahaan itu memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi Myanmar, dengan bisnis mulai dari pertambangan, rokok, bir, ban, real estate, hingga telekomunikasi.
AS juga membatasi akses junta militer terhadap kontrol ekspor. Langkah itu bertujuan membatasi militer untuk mendapat keuntungan atas akses ke banyak barang.
Ini adalah sanksi terbaru untuk junta Myanmar yang terus mengabaikan anjuran internasional untuk berhenti bersikap sadis pada demonstran anti kudeta.
Baca juga : Junta Burma Dibombardir Sanksi AS, Inggris Dan UE
“Pemerintah AS akan terus meminta pertanggungjawaban pelaku kudeta atas tindakan mereka,” pernyataan Departemen Perdagangan AS.
Tak hanya itu, AS blokir dana 1 miliar dollar AS (Rp 14,3 triliun) milik junta militer Myanmar di Federal Reserve Bank New York, tanpa batas waktu.
Tiga sumber dari pemerintahan AS yang mengetahui persoalan itu dengan sebutan anonim mengabarkan bahwa militer Myanmar yang dipimpin Min Aung Hlaing, telah berusaha untuk memindahkan uangnya yang ditahan di bank sentral AS, setelah terjadi kudeta pada 1 Februari 2021.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya