Larang Kepemilikan Senjata, Joe Biden Diganjal Republik

RM.id  Rakyat Merdeka - Aksi penyerangan bersenjata masih terus terjadi di Amerika Serikat (AS). Karena itu, Presiden AS Joe Biden menyerukan larangan kepemilikan senjata pada warga. Namun, niat Biden terganjal politisi Partai Republik.

Biden menegaskan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil keputusan menyela­matkan nyawa warga tak bersalah. Dia mendorong, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat AS segera mengambil langkah.

“Kami bisa melarang senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi di negara ini sekali lagi,” kata Biden, dikutip Channel News Asia, kemarin.

Baca juga : Bripka CS Diproses Hukum dan Dipecat dari Polri

Kongres AS pernah menge­luarkan larangan semacam itu pada 1994. Namun pada 2003, UU itu kedaluwarsa, dan tidak diperbarui setelah sejumlah ha­sil survei menganggap kontrol kepemilikan senjata tak efektif mencegah kekerasan senjata.

Dan masalah saat ini, lanjut Biden, seharusnya bukan lagi menjadi masalah partisan. Dia menyebut, ini masalah AS. Dan tiap kebijakan yang diambil akan menyelamatkan banyak nyawa. “Nyawa Amerika. Dan kita harus bertindak,” tegasnya.

Pernyataan Biden disampaikan hanya beberapa jam usai se­orang pemuda 21 tahun melaku­kan penembakan brutal yang menewaskan 10 orang di sebuah supermarket di Boulder, Negara Bagian Colorado.

Baca juga : Komisi IV Sesalkan Anggaran Kementan Dipangkas 6 Triliun

Penembakan itu terjadi kurang dari sepekan setelah pria ber­senjata lainnya menembak mati delapan orang di Kota Atlan­ta, Georgia.

Atas rentetan peristiwa itu, warga menyerukan agar para politikus segera bertindak. Tapi, seruan itu tampak bertepuk sebelah tangan. Partai Republik belum lama ini menentang aturan itu. Partai itu berdalih, bahwa larangan itu merupakan pelanggaran hak warga yang ingin memiliki senjata.

Di bulan ini, DPR AS mengeluarkan dua rancangan aturan terkait kepemilikan senjata. Yak­ni, pemeriksaan latar belakang calon pemilik sebagai upaya untuk mencegah penembakan brutal.

Baca juga : Pengembangan Kawasan Korporasi Pertanian Semakin Meluas

Tapi, rancangan itu tidak mungkin lolos di Senat. Sebab, harus ada 9 Senator Republik yang menyetujuinya. Kendati demikian, Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer ingin membahas kasus kekerasan ber­senjata tersebut di Senat.

Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki menambahkan, Gedung Putih sedang mempertimbangkan berbagai alat. Termasuk bekerja melalui undang-undang, hingga perintah eksekutif untuk menangani kekerasan bersenjata.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.