PNS Pakistan Yang Ogah Divaksin Covid, Siap-siap Nggak Gajian

RM.id  Rakyat Merdeka - Jangan coba-coba menolak vaksinasi, kalau masih ingin tetap gajian. Begitu bunyi aturan baru yang diterapkan Kepala Provinsi Pakistan, kepada para PNS di lingkungannya, mulai bulan depan.

"Mulai Juli, PNS yang tidak mau divaksin, tidak akan menerima gaji. Perintah ini sudah saya tembuskan ke Kementerian Keuangan," cuit Kepala Menteri Sindh, Murad Ali Shah seperti dilansir AFP, Kamis (3/6).

Kebijakan tersebut disampaikan Murad Ali Shah, setelah rapat dengan pejabat kesehatan untuk membahas kasus pertama varian delta yang terdeteksi di provinsi tersebut, termasuk di megacity Karachi.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja di Bank Sentral Pakistan Liaqat Sahi menilai kebijakan tersebut, sebagai hal yang aneh.

Baca juga : Ngawur Banget, Penerima Vaksin Covid Disebut Cuma Bisa Hidup Hingga 2 Tahun Lagi

"Ini aneh. Faktanya, orang-orang sangat sukarela dan bersedia untuk disuntik," kata Liaqat Sahi, yang mengaku telah divaksinasi.

"Kalau mau memasifkan vaksinasi, pemerintah mestinya membuat lebih banyak pusat vaksinasi. Terutama di daerah pedesaan," imbuhnya.

Gelombang Covid ketiga di Pakistan, kini mulai stabil setelah pertemuan publik diharamkan selama berminggu-minggu. Namun, Provinsi Sindh melaporkan jumlah kasus tertinggi sejak pandemi dimulai.

Vaksinasi yang awalnya lamban, kini juga telah ditingkatkan dalam beberapa pekan terakhir. Lebih dari 200 ribu dosis diberikan hampir setiap hari.

Baca juga : Kapan Nih, Vaksin Covid-19 Bisa Digunakan Untuk Anak

Total penduduk yang telah divaksin penuh, hanya berjumlah 2,2 juta orang. Hanya 1 persen dari total penduduknya yang berjumlah 220 juta orang.

Maraknya hoax atau informasi yang keliru, serta bertebarannya teori konspirasi tentang efek samping dari vaksinasi, telah memicu keraguan publik di Pakistan untuk mengikuti program tersebut.

Persyaratan memiliki ponsel untuk mendaftar vaksin, juga menjadi penghalang bagi beberapa warga miskin dan buta huruf.

Belum lagi perjuangan masyarakat desa yang harus bersusah payah mendapatkan akses ke pusat vaksin, yang notabene ada di kota-kota besar.

Baca juga : Perang Lawan Covid-19, PM Malaysia Dan Menteri Tidak Terima Gaji 3 Bulan

Berdasarkan catatan Johns Hopkins University AS, saat ini Pakistan telah mencatat 926.695 kasus dengan 21.105 angka kematian.

Angka ini diyakini jauh lebih kecil dari sebenarnya, karena testing di Pakistan tergolong minim, dan layanan kesehatannya kurang baik. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.