Dark/Light Mode

Palestina Tak Terima Kelanjutan Status Quo

Senin, 29 April 2019 12:33 WIB
Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh (kanan) bertemu Utusan Khusus Norwegia Untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland di Ramallah, Tepi Barat Sungai Yordan. (Foto Wafa).
Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh (kanan) bertemu Utusan Khusus Norwegia Untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland di Ramallah, Tepi Barat Sungai Yordan. (Foto Wafa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan, pemimpin Palestina takkan menerima berlanjutnya status quo. Dia akan mempertimbangkan hubungan politik, hukum, ekonomi dan keamanan dengan Israel.

Demikian disampaikan Shtayyeh dalam pertemuan dengan Utusan Khusus Norwegia untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland di Ramallah, Tepi Barat Sungai Yordan. 

Baca juga : Banten Berpotensi Kembangkan Kopi

Dalam pertemuan itu, Shtayyeh membahas agenda konferensi donor yang akan diselenggarakan di Brussels pada akhir Mei. Shtayyeh, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, Wafa, dilansir Antara di Jakarta, menekankan perlunya aliansi internasional guna menghadapi rencana Amerika Serikat (AS) yang disebut "Kesepakatan Abad ini".

Aliansi tersebut juga dimaksudkan untuk memperlihatkan posisi politik yang jelas guna menegaskan, tak ada pilihan selain penyelesaian dua-negara (solusi dua negara) dan berdirinya negara Palestina, dengan perbatasan 1967 dan Al-Quds (Yerusalem) Timur sebagai ibu kotanya.

Baca juga : Politik dan Sakaratul Maut

Dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yerusalem dianggap sebagai tempat sucinya tiga keyakinan, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Namun dalam perjalanannya, Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka yang merdeka. Sedangkan Israel telah menyatakan seluruh kota menjadi ibu kotanya yang abadi.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel pada Desember 2017. Pengakuan ini mendapatkan kecaman dari Palestina dan hampir seluruh dunia Islam, termasuk PBB. Menurut PBB keputusan Amerika serikat itu harus dibatalkan demi hukum. [MEL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.