Gus Halim: Sinergikan Data Desa dengan Identitas Kependudukan Digital

RM.id  Rakyat Merdeka - Sinergi dengan menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melaksanakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) selama tiga hari, mulai Selasa (26/9).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta seluruh keluarga besar Kemendes PDTT memanfaatkan betul momentum ini.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menjelaskan bahwa IKD ini penting karena memberikan pengawasan yang baik untuk pegawai di lingkungan Kemendes PDTT.

"Jadi tinggal dicek, pegawai yang tidak aktivasi IKD ini berarti menyembunyikan sesuatu. Karena dengan IKD maka semua pegawai terpantau," kata Gus Halim di Operational Room Kemendes PDTT, Jakarta, Selasa (26/9).

Baca juga : Kebutuhan Pekerja IT Kian Tinggi, Data Academy Kreasikan Talent Pool Digital

IKD ini, lanjut dia, harus terus diawasi agar digitalisasi kependudukan bisa berjalan maksimal.

Saat ini, Kemendes PDTT miliki Sistem Informasi Desa (SID) yang mencatatkan secara detail kependudukan di desa, baik yang miliki KTP maupun tidak.

Identifikasi SID ini berbasis orang yang pendataannya dilakukan oleh para relawan.

"Nantinya mungkin data ini bisa disinergikan agar nantinya kita miliki dua data kependudukan di desa," kata Profesor Kehormatan Unesa Surabaya ini.

Baca juga : Menperin: Sinergi Kunci Tingkatkan Daya Saing Kawasan Industri

Gus Halim berharap, sinergi ini bisa menyelesaikan perbedaan data dari relawan dengan data yang dimiliki pemerintah kabupaten.

Politisi PKB ini mencontohkan, perbedaan data ini terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Timur.

Perbedaan data terjadi karena pemerintah kabupaten masih menggunakan data yang tidak diperbaharui selama tiga tahun.

Sementara, data yang diambil relawan dengan door to door sangat update, seperti warga yang meninggal dunia dan yang telah pindah wilayah.

Baca juga : KBRI Beijing Berikan Layanan Keimigrasian Kepada WNI Di Wuhan

"SID ini menjadi penting karena jadi dasar penentuan pembangunan di desa yang berbasis masalah. Untuk itu mengetahui masalah harus berbasis data ter-update," kata Gus Halim.

"Data Desa yang berbasis SDGs Desa ini merupakan salah satu cara percepatan pembangunan di level desa," urai mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.