Dark/Light Mode

Mendes PDTT: Pembangunan Desa Harus Berbasis Kebutuhan dan Masalah

Selasa, 26 September 2023 14:50 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (Dok. Kemendes PDTT)
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (Dok. Kemendes PDTT)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembangunan desa harus berbasis pada kebutuhan dan masalah yang ada di desa. Dengan pendekatan ini, pembangunan desa dapat lebih efektif dan relevan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

"Ini harus terus kita lakukan agar kita paham peta permasalahan yang ada di desa karena kita pun selalu menggaungkan kepada masyarakat desa agar merencanakan pembangunan senantiasa bertumpu pada kebutuhan dan masalah, bukan kepada kemauan dan keinginan segelintir orang," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan di Hotel Mercure Ancol, seperti keterangan yang diterima RM.id, Selasa (26/9).

Menurut Gus Halim, pendekatan berbasis kebutuhan dan masalah rujukannya adalah data mikro SDGs Desa yang menyajikan kondisi masyarakat desa by name by address.

Baca juga : Gus Halim: Sinergikan Data Desa dengan Identitas Kependudukan Digital

Dengan data yang akurat akan membantu pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan desa.

Menurutnya sinergi pembangunan desa kunci sederhananya adalah Data.

Maka dari itu, Dia menambahkan pembangunan berbasis data ini penting agar tercipta sinergitas antara Kementerian/Lembaga dalam membangun desa serta Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan pembangunan desa yang tepat sasaran.

Baca juga : Setjen DPR: Kolaborasi Pembangunan Fraud Control Plan Sesuai Kebutuhan Instansi

Selain itu, Gus Halim juga menyinggung soal BUMDes yang memang perlu diperhatikan lebih detail agar berhasil maksimal.

"Makanya saya ngotot BUMDes harus ada pendampingan seperti STAN dan Akuntabilitas Keuangan. Ini bagian agar keberlanjutan BUMDes bisa dilanjutkan," kata Gus Halim.

Sebelumnya, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito mengatakan, output yang diharapkan dari Rakor ini adanya peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan desa dan perdesaan.

Baca juga : Punya Potensi Besar, PLN Kembangkan Biomassa Berbasis Keterlibatan Masyarakat

"Adanya rumusan isu strategis pembangunan desa dan perdesaan sebagai usulan menyusun RPJMN 2025-2029," kata Sugito.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela serta Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Raden Hari Pramudiono dan Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah M Nurdin.

Hadir juga Pejabat Tinggi Pratama, Kepala Dinas PMD Provinsi, NGO dan Mitra Pembangunan di lingkungan Kemendes PDTT.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.