Dewan Pers

Dark/Light Mode

Jokowi Di Tengah Putin Dan Zelenskyy

Senin, 9 Mei 2022 08:59 WIB
Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana
Anggota Komisi Konstitusi MPR 2004

RM.id  Rakyat Merdeka - Berita pertama dari Jakarta ke dunia internasional: Presiden Jokowi selaku Tuan Rumah KTT G20 tetap akan mengundang Presiden Rusia, Putin, meski Presiden Joe Biden meminta pemerintah Indonesia tidak mengundangnya. Alasan kita: selaku tuan rumah G20, Jokowi harus mengundang semua anggota Forum Kerjasama ekonomi internasional itu, terlepas dari situasi perang Rusia versus Ukraina.

Washington kecewa atas sikap Jokowi. Secara implisit pemerintah Amerika menuding pemerintah Jokowi tidak punya “hati” menyaksikan kekejaman tank-tank dan peluru kendali maut Rusia memporak-porandakan sekian banyak bangunan dan infrastruktur Ukraina serta membantai ratusan ribu rakyat Ukraina, terutama anak-anak perempuan tua.

Berita Terkait : Ekonomi Kapitalistis VS Ekonomi Kerakyatan

Satu juta lebih rakyat Ukraina harus mengungsi ke negara-negara tetangganya, terutama ke Polandia. Pemerintah Amerika memuji sikap pemerintah Singapura yang dengan cepat mengecam invasi Rusia ke Ukraina.           

Tanggal 25 Februari 2022, sehari setelah Rusia invasil Ukraina, Kementerian Luar Negeri RI meminta supaya DK PBB bersikap atas krisis Ukraina. Sikap Kemlu RI dikritik oleh Prof. Hikmahanto, pakar hukum internasional dari UI: alasannya sikap RI akan sia-sia. Bukankah Rusia memiliki hak veto di DK PBB?

Berita Terkait : Kenapa Keturunan PKI Tidak Boleh Masuk TNI?

Beberapa hari kemudian Kemlu juga menyerukan agar peperangan di Ukraina segera dihentikan dan semua pihak menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.            

Sikap pemerintah kita tampaknya hanya normatif, tidak mengandung substansi yang dalam. Bulan lalu, April 2022, Presiden Jokowi juga menyatakan imbauan yang sama: Segera hentikan peperangan di Ukraina. Tapi, bagaimana menghentikan peperangan yang sudah berlangsung sekian lama, tidak pernah kita dengar dari Kemlu.   
 Selanjutnya