Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Antara Subsidi Pertalite Dan Pupuk

Minggu, 5 Juni 2022 07:35 WIB
Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

RM.id  Rakyat Merdeka - Beberapa minggu terakhir, wacana kenaikan harga Pertalite sudah viral di mana-mana. Pertalite adalah jenis BBM yang disubsidi pemerintah. Pemerintah akhir-akhir ini tampaknya mulai “pusing” mengucurkan subsidi yang begitu besar untuk Pertalite. Dewasa ini, harga Pertalite yang dibeli konsumen Rp. 7.650,- per liter. Dengan harga ini, pemerintah memberikan subsidi Rp 4.000,- hingga Rp 4.500,- per liter.

Baca juga : Mengusir Duta Besar Singapura Dari Indonesia?

Bayangkan, konsumsi Pertalite meningkat dari 380 ribu kiloliter (kl) pada 2015 menjadi 23 juta kiloliter 2021. Konsumsi 2021 meningkat 27,1 persen dari 18,1 juta kl pada 2020. Subsidi solar lebih “dahsyat” lagi. Harga Solar bersubsidi saat ini di angka Rp 5.100 per liter, jauh lebih tinggi dibanding solar nonsubsidi yang hampir Rp 13.000 per liter. Kenaikan harga solar dan Pertalite yang begitu tinggi disebabkan harga minyak internasional yang begitu tajam sejak pecah Perang Ukraina 1,5 bulan yang lalu, Pada tanggal 2 Juni 2022, menurut CNBC, harga minyak dunia jenis Brent mencapai USD 116,29 per barel, naik 69 sen atau 0,6 persen. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 59 sen atau 0,5 persen menjadi USD 115,26 per barel.

Baca juga : Jokowi Di Tengah Putin Dan Zelenskyy

Kenaikan harga minyak di tingkat internasional menimbulkan beban keuangan Pertamina semakin berat karena perseroan harus melakukan impor sekitar 50 persen untuk bensin dengan harga yang tinggi, sementara harga jual produknya tidak naik sesuai harga keekonomian. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan bahwa parlemen telah bertemu dengan PT Pertamina (Persero) dan BPH Migas membicarakan aturan baru pembelian BBM bersubsidi.

Baca juga : Ekonomi Kapitalistis VS Ekonomi Kerakyatan

Namun, Presiden Jokowi kabarnya sudah memberitahukan Menteri Keuangan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi untuk stabilitas sosial-politik. Di banyak negara, termasuk Indonesia, stabilitas politik biasanya goyah jika harga BBM meningkat signifikan, karena itu berakibat meningkatnya harga-harga sehingga menambah sulit kehidupan rakyat tingkat bawah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.