Dewan Pers

Dark/Light Mode

Antara Subsidi Pertalite Dan Pupuk

Minggu, 5 Juni 2022 07:35 WIB
Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana
Anggota Komisi Konstitusi MPR 2004

RM.id  Rakyat Merdeka - Beberapa minggu terakhir, wacana kenaikan harga Pertalite sudah viral di mana-mana. Pertalite adalah jenis BBM yang disubsidi pemerintah. Pemerintah akhir-akhir ini tampaknya mulai “pusing” mengucurkan subsidi yang begitu besar untuk Pertalite. Dewasa ini, harga Pertalite yang dibeli konsumen Rp. 7.650,- per liter. Dengan harga ini, pemerintah memberikan subsidi Rp 4.000,- hingga Rp 4.500,- per liter.

Bayangkan, konsumsi Pertalite meningkat dari 380 ribu kiloliter (kl) pada 2015 menjadi 23 juta kiloliter 2021. Konsumsi 2021 meningkat 27,1 persen dari 18,1 juta kl pada 2020. Subsidi solar lebih “dahsyat” lagi. Harga Solar bersubsidi saat ini di angka Rp 5.100 per liter, jauh lebih tinggi dibanding solar nonsubsidi yang hampir Rp 13.000 per liter. Kenaikan harga solar dan Pertalite yang begitu tinggi disebabkan harga minyak internasional yang begitu tajam sejak pecah Perang Ukraina 1,5 bulan yang lalu, Pada tanggal 2 Juni 2022, menurut CNBC, harga minyak dunia jenis Brent mencapai USD 116,29 per barel, naik 69 sen atau 0,6 persen. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 59 sen atau 0,5 persen menjadi USD 115,26 per barel.

Kenaikan harga minyak di tingkat internasional menimbulkan beban keuangan Pertamina semakin berat karena perseroan harus melakukan impor sekitar 50 persen untuk bensin dengan harga yang tinggi, sementara harga jual produknya tidak naik sesuai harga keekonomian. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan bahwa parlemen telah bertemu dengan PT Pertamina (Persero) dan BPH Migas membicarakan aturan baru pembelian BBM bersubsidi.

Namun, Presiden Jokowi kabarnya sudah memberitahukan Menteri Keuangan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi untuk stabilitas sosial-politik. Di banyak negara, termasuk Indonesia, stabilitas politik biasanya goyah jika harga BBM meningkat signifikan, karena itu berakibat meningkatnya harga-harga sehingga menambah sulit kehidupan rakyat tingkat bawah.

 

Pada era pemerintahan SBY, Sri Mulyani pun pernah mengatakan kita harus hati-hati dengan utang luar negeri. Utang yang terus membesar tentu akan menghambat kemampuan pemerintah membiayai kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan rakyat.

Pertanyaannya: Sampai kapan harga BBM bersubsidi bisa dipertahankan jika harga minyak internasional terus membubung? Pemerintah kini tengah menggodok aturan terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Tujuannya, supaya penyaluran kedua jenis BBM ini dapat lebih tepat sasaran. Khusus untuk Pertalite, data menunjukkan terjadinya lonjakan konsumsi Pertalite karena semakin banyak pemilik mobil mewah yang “pindah” BBM: dari Pertamax ke Pertalite akibat disparitas harga kedua jenis BBM ini yang cukup signifikan.

Indonesia boleh disebut “negara subsidi”, praktis apa saja disubsidi. Bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan rakyatnya karena sebagian besar APBN-nya dipakai untuk membayar subsidi dan pengeluaran tetap seperti membayar gaji pegawai negeri dan pension ASN yang begitu besar, membayar cicilan utang dan bunganya, beragam subsidi seperti BBM, pupuk, BPJS dan lain-lain. Untuk mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah menghabiskan anggaran ratusan triliun dalam bentuk macam-macam subsidi. Untuk mengatasi masalah Migor – minyak goreng – saja, pemerintah harus mengucurkan BLT sebesar Rp 100.000,- per KK per keluarga walaupun kemudian dicabut Kembali BLT itu dengan alasan harga Migor sudah stabil.

Sejak tahun lalu, Menteri Keuangan diam-diam sudah mulai mengalokasikan anggaran negara untuk kepentingan pembangunan IKN – Ibukota Negara (baru) dengan jumlah amat besar.

 

Berita Terkait : Mengusir Duta Besar Singapura Dari Indonesia?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah memberitahukan saya, jumlah APBN yang efektif untuk pembangunan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan rakyat setiap tahun menciut, mungkin tinggal sekitar 30 persen karena kebutuhan membayar utang, bunga utang, beragam subsidi, membayar gaji dan pensiun ASN dan lain-lain fix cost yang besar jumlahnya. Bagaimana kesejahteraan, Kesehatan dan Pendidikan rakyat bisa meningkat tajam jika dananya semakin menurun?

Ketika itu, JK pernah melemparkan wacana agar subsidi pupuk dari pemerintah yang cukup besar dialihkan saja ke subsidi langsung, tidak usah melalui perusahaan pupuk. Langsung saja diberikan kepada petani yang membutuhkan subsidi!!

Wacana ini sudah bergulir dan mengundang perbincangan publik lebih dari 5 tahun. Toh, pemerintah belum juga berani merealisirnya, karena berbagai pihak dan ahli pertanian mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah dan memikirkan secara matang segala konsekuensi yang ditimbulkannya jika subsidi pupuk diberikan langsung kepada petani.

Wacana pembertian subsidi pupuk secara langsung, tampaknya, mengandung kecurigaan bahwa subsidi pupuk selama ini hanya menguntungkan perusahaan pupuk. Betulkah demikian?

Pemerintah menganggarkan dana subsidi pupuk sebesar Rp 25,3 triliun dalam APBN 2022. Nilai tersebut porsinya mencapai 34,7 persen dari total subsidi non-energi tahun ini yang sebesar Rp 72,9 triliun. Kendati begitu, anggaran subsidi pupuk tahun ini turun 13,06 persen dari 2021 (outlook) senilai Rp 29,1 triliun pasa Januari 2022.

Anggaran subsidi pupuk pada 2020 penuh dinamika. Awalnya, DPR menyetujui anggaran Rp 24,5 triliun untuk 7,9 juta ton pupuk bersubsidi. Kemudian Covid-19 melanda, dan seluruh kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk melakukan realokasi, refocusing, atau pengurangan anggaran. Namun demikian, kelangkaan pupuk terjadi cukup masif di lapangan. Sehingga, anggaran subsidi pupuk ditambah Rp 3,14 triliun atau 1 juta ton pupuk, sehingga alokasi pupuk bersubsidi mencapai 8,9 juta ton (Media Indonesia, 9 September 2020).

 

Pada 30 Desember 2020, pemerintah mengeluarkan Permentan No 45/ 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Peraturan baru itu melengkapi keputusan anggaran subsidi pupuk tahun 2021 sebesar Rp 25,3 triliun, cukup memadai untuk alokasi pupuk bersubdisi 8,2 juta ton. Pemerintah melakukan reformasi atau penajaman subsidi pupuk, setidaknya melalui dua cara. Pertama, mengurangi atau realokasi subsidi pupuk untuk program prioritas pembangunan pertanian, dan ketahanan pangan lainnya. Kedua, mengubah format subsidi produksi pupuk, dari subsidi kepada industri pupuk–melalui subsidi harga gas, menjadi subsidi langsung kepada petani. Kebijakan baru subsidi pupuk langsung kepada petani ini, dilaksanakan melalui sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), dan penggunaan Kartu Tani oleh petani yang berhak.

Postif dan Negatif Subsidi Langsung.

Berita Terkait : Jokowi Di Tengah Putin Dan Zelenskyy

Positif:

1. Harga pupuk : Mengikuti mekanisme pasar.

2. Ketersediaan: Petani bebas memilih pupuk yang diinginkan.

3. Nilai subsidi pemerintah: Jika harga pupuk turun, beban subsidi pemerintah turun.

4. Distribusi: Memiliki banyak sumber pasokan.

5. Piutang subsidi pemerintah: Tidak ada piutan produsen.

6. Jenis & kualitas pupuk: Tidak ada impor produk jadi pupuk

Negatif:

Berita Terkait : Ekonomi Kapitalistis VS Ekonomi Kerakyatan

1. Harga pupuk fluktuatif.

2. Ketersediaan: Pemerintah tanggungjawab atas ketersediaan pupuk.

3. Nilai subsidi: pemerintah bisa overbudget.

4. Distribusi: Wilayah kecil kesulitan pupuk jika harga naik.

5. Piutang subsidi pemerintah: pemerintah harus siapkan cash-flow di muka.

6. Jenis & kualitas Pupuk: Pemerintah sulit memantau kualitas pupuk.

Kesimpulan: pikirkan 5 X untuk terapkan subsidi pupuk secara langsung; lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Subsidi dengan sistem sekarang sebetulnya sudah cukup baik dan efisien, asal didukung oleh data yang akurat dan pengawasan masyarakat (khususnya petani) dan DPR yang ketat.■