Relevansi Lembaga Manajemen Pemerintahan di Era Prabowo-Gibran

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

 Sebelumnya 
Prinsip-prinsip reformasi yang diusung oleh lembaga-lembaga ini sejalan dengan visi dan misi Prabowo-Gibran, yang menekankan pentingnya pemerintahan yang efisien dan bersih. Di mana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepercayaan publik adalah modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan program-programnya dengan dukungan penuh dari masyarakat. Pengawasan pelayanan publik yang kuat dan efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah bertindak transparan dan akuntabel, ­mereka lebih cenderung mendukung kebijakan dan program pemerintah. Maka untuk mencapai tujuan ini, pemerintahan Prabowo-Gibran harus memastikan bahwa lembaga-lembaga pengawasan seperti Ombudsman memiliki sumber daya yang memadai dan independensi yang kuat. Ini mencakup alokasi ­anggaran yang cukup, rekrutmen tenaga ahli yang kompeten, serta pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

Baca juga : Geopolitik Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan NKRI

Dengan dukungan yang memadai, pengawasan pelayanan publik menjadi efektif mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Harusnya pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan komitmennya terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dapat memanfaatkan potensi lembaga-lembaga pengawasan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dengan memastikan bahwa lembaga-lembaga ini berfungsi secara optimal, pemerintahan baru dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Di sisi lainnya adaptasi ter­hadap tantangan baru juga menjadi keharusan bagi lembaga manajemen pemerintahan. Di era digital dan di tengah krisis ­global ­seperti pandemi, lembaga-­lembaga yang tersebutkan itu ­harus mampu beradaptasi dengan cepat. Digitalisasi proses peme­rintahan dan pe­layanan publik merupakan salah satu langkah penting. Lembaga-­lembaga ini harus mengembangkan sistem yang lebih efisien dan transparan melalui teknologi informasi.

Baca juga : SIM Keliling Jakarta Rabu 19 Juni, Hadir Di 5 Lokasi

Pemerintahan Prabowo-­Gibran harus memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut siap menghadapi tantangan ini, dan mampu berinovasi untuk tetap relevan dalam kondisi yang terus berubah. Maka televansi lembaga manajemen peme­rintahan hasil reformasi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak bisa diragukan. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan independensi lembaga-lembaga ini dari intervensi politik, meningkatkan kapasitas dan sumber daya, serta memastikan adaptasi cepat terhadap tantangan baru.

Melalui komitmen yang kuat dan dukungan yang memadai, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memanfaatkan potensi lembaga-lembaga ini untuk mencapai tujuan reformasi biro­krasi yang lebih luas, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Baca juga : Peran Vital DPD RI Dalam Renstra Semesta

Prof. Dr. Ermaya ­Suradinata, SH, MH, MS, adalah ­Gubernur Lemhannas RI (2001-2005) dan ­Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri RI ­(1998-2000). Kini menjabat Ketua ­Dewan ­Pembina Center for ­Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI), Ketua TIM Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.