Dark/Light Mode

Menanti Kebangkrutan Maskapai Garuda

Senin, 31 Mei 2021 10:00 WIB
Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana
Pengamat politik

 Sebelumnya 
Utang yang gila-gilaan, terutama disebabkan manajemen pembelian pesawat yang tidak cermat. Pembelian pesawat, kadang, dicurigai karena faktor komisi. Sekitar 6-7 tahun yang lalu Direksi Garuda tiba-tiba mengumumkan akan membeli 30 pesawat Boeing 787-900 dan 30 unit Boeing 737 MAX 8. Alasannya, Garuda mengantisipasi banjirnya turis dari RRT 4 tahun ke depan, disamping keperluan tambahan pesawat untuk mengangkut jemaah haji. Menteri BUMN ketika itu, Rini Soemarno kontan memberikan otorisasi atas kebijakan Direksi Garuda, apalagi Bank Komersial Tiongkok menyatakan kesiapannya memberilkan pinjaman lunak kepada Garuda untuk membiayai pembelian pesawat yang sangat ambisius ini. Penandatangan kontrak dilakukan 15 Juni 2015 antara Dirut Garuda Arif Wibowo dan CEO Boeing, Ray Conner di Paris. Rizal Ramli, Menko Maritim (ketika itu) mengecam keras langkah Menteri BUMN.

Alhasil, pembelian jumlah pesawat berbadan lebar yang ambisius ini tidak terealisir; hanya beberapa pesawat yang jadi dibeli Garuda.

Berita Terkait : Pinangki, Putusan Hukum Yang Mencoreng Wajah Hukum Indonesia

Pertengahan tahun 2020, Garuda dihebohkan lagi oleh kasus manipulasi laporan keuangan. Kasus berawal dari hasil laporan keuangan Garuda untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar.

Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD 216,5 juta.

Berita Terkait : Yayasan PRT Jangan Sampai Menjadi Klaster Baru Covid-19

Anehnya, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, karena dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatanganinya, karena laporan itu dinilai tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
 Selanjutnya